SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes DI DESA NGAMPEL KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Fredo Hedi Pratama Putra

Abstrak


PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes DI DESA NGAMPEL KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Fredo Hedi Pratama Putra Universitas Negeri Malang

E-mail: Fredohedi13@gmail.com

 

ABSTRAK: Peraturan Desa merupakan suatu hal terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Peraturan Desa dikatakan baik apabila dibuat dan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa yang berperan aktif dalam upaya partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa. Namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat tidak tertampung secara penuh dalam pembuatan peraturan desa. Seperti adanya demonstrasi menuntut perubahan peraturan desa yang ada di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

(1) Proses pembuatan peraturan desa tentang APBDes di Desa Ngampel;

(2) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa tentang APBDes di Desa Ngampel;

(3) Hambatan dan dukungan partisipasi masyarakat dalam partisipasi pembuatan peraturan desa tentang APBDes di Desa Ngampel;

(4) Solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa tentang APBDes di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder serta pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merujuk pada model Miles and Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan:

(1) Meningkatkan ketekunan dan

(2) Triangulasi sumber.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Peraturan Desa

 

Pembuatan peraturan merupakan suatu hal wajib yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang berwenang dalam membuat peraturan seperti Badan Legislatif dan Eksekutif dalam suatu pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi masyarakat dari dulu hingga sekarang selalu menjadi tema yang menarik diperbincangkan dalam diskursus pembangunan. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan merupakan bagian integral sekaligus titik sentral dari pembangunan nasional. Peraturan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan baik partisipasi fisik maupun partisipasi nonfisik. Partisipasi sangat dibutuhkan dalam kelangsungan pembangunan. Partisipasi menurut Poerwadarminto (1991:998) adalah sejumlah orang atau masyarakat yang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan yang mencakup peran serta untuk membuat suatu peraturan atau hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Sumaryadi (2010:46) Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Peraturan Desa mempunyai peran dalam pembangunan di suatu desa. Peraturan Desa tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan salah satu dari Peraturan Desa yang ada dan menjadi Peraturan Desa yang mengatur masalah pengelolaan dana dalam pembangunan. Menurut Sujarweni, (2016:33-35) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menjadikan konsultasi kepada masyarakat itu sebagai forum bagi warga masyarakat desa menyampaikan hak-haknya. Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masukan masyarakat dapat dilakukan melalui: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, dan beragam bentuk lain seperti seminar, lokakarya, dan diskusi. Peraturan Desa mewajibkan suatu rancangan Peraturan Desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Konsultasi publik itu adalah bagian dari asas partisipasi yang dianut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yakni masyarakat turut berperan aktif dalam suatu kegiatan pembentukan Peraturan Desa tersebut. Konsultasi publik itu sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa huruf c menyatakan hak masyarakat antara lain “Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Disebutkan dalam Pasal 69 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dan ayat (10) yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”, yang dapat diartikan bahwa sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikut sertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa”. Penjelasan Umum juga menegaskan “Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa”. Dalam pembentukan peraturan desa juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyatakan “Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.” Lalu dilanjutkan pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang menyatakan “Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan” dan ayat (4) menyatakan “Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa”.

Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro dalam sistem pemilihan kepala desamasih menggunakan sistem pemilihan umum desa. Hal ini tentunya peraturan desa dibuat oleh aparat desa yang bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberhasilan suatu pembangunan desa dapat dicapai dengan peraturan desa yang dapat mewujudkan semua kebutuhan dan mencakup seluruh aspirasi warganya agar tercipta peraturan yang berasal dari suara masyarakat desa dan menjadikan peraturan yang baik. Hakikatnya keberhasilan pembangunan dan perencanaan pemerintahan desa didasari oleh peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dan peran aktif dari masyarakatnya. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dihasilkan dari pelaksanaan peraturan desa yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam partisipasinya untuk ikut andil dalam pembuatan peraturan, masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan peraturan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan cara bermusyawarah dan diadakan setiap akan diadakannya pembentukan peraturan baru maupun peraturan lama yang dikaji ulang.

 

LANDASAN TEORI

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Poerwadarminto, (1991: 998) adalah sejumlah orang atau masyarakat yang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan yang mencakup peran serta untuk membuat suatu peraturan atau hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sumaryadi (2010: 46) Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pengertian tentang partisipasi menurut Fasli dan Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengangkat pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan peran aktif masyarakat dalam suatu kegiatan untuk menyalurkan ide-ide dan gagasan dalam bentuk pernyataan maupun tindakan untuk tujuan tertentu.

 

Bentuk Dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat berdasarkan Ericson (dalam Slamet, 2003) bentuk yang terdiri atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irene A.D (2011: 58) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Adapun bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat dalam program pembangunan yang dikemukakan oleh Ach. Wazir (1999: 89) sebagai berikut:

(1) partisipasi uang;

(2) partisipasi harta benda;

(3) partisipasi tenaga;

(4) partisipasi keterampilan;

(5) partisipasi buah pikiran;

(6) partisipasi sosial;

(7) partisipasi pengambilan keputusan;

(8) partisipasi representatif. Dengan demikian, dari berbagai bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata misalnya uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan. Sedangkan dalam bentuk tidak nyata semisal buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, menurut Sastropoetro (1986: 27) yaitu status sosial, kegiatan program dan keadaan alam sekitarnya. Status sosial meliputi pendidikan, pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial dalam sistem sosial. Kegiatan program merupakan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan oleh kelompok yang dapat berupa organisasi masyarakat dan tindakan kebijaksanaan. Sedangkan alam sekitar merupakan faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada lingkungan tempat tinggal. Tokoh masyarakat, pemimpin adat, tokoh agama adalah merupakan komponen yang juga berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat yang berperan serta dalam suatu kegiatan. Sebagaimana pernyataan Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2009:39) wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

 

Partisipasi Masyarakat Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Desa Memberikan Hak Kepada Masyarakat Untuk Memberikan Masukan Baik Secara Lisan Maupun Tertulis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk Memudahkan Masyarakat Menyampaikan Masukan, Maka Secara Normatif, Rancangan Peraturan Desa Harus Dapat Diakses Dengan Mudah Terutama Oleh Masyarakat Yang Memiliki Kepentingan. Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menyatakan Bahwa Masyarakat Berhak Memberi Masukan Secara Lisan Dan/ Atau Tertulis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya Pada Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menyatakan Bahwa, Masukan Masyarakat Dapat Dilakukan Melalui: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU); Kunjungan Kerja; Sosialisasi; Dan Beragam Bentuk Lain Seperti Seminar, Lokakarya, Dan Diskusi. Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menyatakan Bahwa, Masyarakat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Adalah Orang Perseorangan Atau Kelompok Orang Yang Mempunyai Kepentingan Atas Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Pasal 69 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menyatakan Rancangan Peraturan Desa Wajib Dikonsultasikan Kepada Masyarakat Desa. Dilanjutkan Pada Ayat 10 Berbunyi Masyarakat Desa Berhak Memberikan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Desa. Penjelasan Umum Juga Menegaskan ‘’Masyarakat Desa Mempunyai Hak Untuk Mengusulkan Atau Memberikan Masukan Kepada Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa’’. Dari Pernyataan Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Peraturan Desa Dibuat Dengan Mengedepankan Aspirasi Masyarakat Dan Masyarakat Wajib Dan Berhak Memberikan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Agar Terciptanya Peraturan Desa Yang Mewakili Segenap Rasa Dan Cita Dari Masyarakat Desa Itu Sendiri. Dalam Pembentukan Peraturan Desa Juga Diperkuat Dengan Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pada Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Menyatakan “Rancangan Peraturan Desa Yang Telah Disusun, Wajib Dikonsultasikan Kepada Masyarakat Desa Dan Dapat Dikonsultasikan Kepada Camat Untuk Mendapatkan Masukan.” Lalu Dilanjutkan Pada Pasal 6 Ayat (3) Dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Yang Menyatakan “Rancangan Peraturan Desa Yang Dikonsultasikan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Diutamakan Kepada Masyarakat Atau Kelompok Masyarakat Yang Terkait Langsung Dengan Substansi Materi Pengaturan” Dan Ayat (4) Menyatakan “Masukan Dari Masyarakat Desa Dan Camat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Digunakan Pemerintah Desa Untuk Tindaklanjut Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Desa”.

 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Lokasi Penelitian ini berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:91-99), terdapat tiga cara analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan peneliti meningkatkan ketekunan dan triangulasi sumber.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dalam pembuatan peraturan desa di Desa Ngampel meliputi beberapa tahapan, yaitu

(1) Perencanaan, penggalian aspirasi masyarakat yang dilakukan di masing-masing Rukun Tetangga yang dilakukan oleh Ketua RT,

(2) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan Rancangan Peraturan Desa tersebut di musyawarahkan bersama masyarakat Desa Ngampel,

(3) Pembahasan yang dilakukan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan

(4) Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dibubuhi tanda tangan Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa Ngampel dan menjadi peraturan desa

(5) Pengundangan Peraturan, Sekretaris Desa Ngampel mengundangkan peraturan desa tersebut untuk diundangkan dan ditambahkan di lembaran Desa Ngampel. Proses Pembuatan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Ngampel, partisipasi masyarakat nampak pada tahap Perencanaan dan Penyusunan. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam forum Rukun Tetangga (RT) dan Musyawarah Desa (MUSDES) yang mana didalamnya melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka yang nantinya digunakan sebagai acuan pembuatan peraturan desa tentang APBDes.

Kedua, Partisipasi Masyarakat Desa Ngampel dalam proses pembuatan peraturan desa di Desa Ngampel yaitu dengan melalui usulan aspirasi setiap Rukun Tetangga dengan diadakannya forum disetiap Rukun Tetangga untuk menampung usulan-usulan masyarakat dan menjadikan acuan pembentukan peraturan desa di Desa Ngampel. Serta partisipasi masyarakat Desa Ngampel juga diwujudkan dalam Musyawarah Desa. Masyarakat yang Berperan dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa di Musyawarah Desa di Desa Ngampel adalah Tokoh Desa, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Lembaga-Lembaga Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Serta masyarakat yang berperan dalam forum Rukun Tetangga adalah Kepala Keluarga dilingkungan RT tersebut. Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Ngampel diwujudkan dengan penyampaian gagasan dan ide yang disampaikan secara langsung dan tertulis yang mana akan diserahkan kepada Pemerintah Desa Ngampel sebagai acuan pembentukan Peraturan Desa.

Ketiga, Hambatan Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Ngampel meliputi

(1) Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai pembuatan peraturan desa,

(2) Kurangnya Sosialisasi Pemerintahan Desa Ngampel mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dan proses pembuatan peraturan desa,

(3) Waktu Pelaksanaan,

(4) Perbedaan pendapat dalam forum musyawarah. Serta Dukungan dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro meliputi,

(1) Kebutuhan Masyarakat akan Pembangunan,

(2) Memperbaiki Kualitas Pemerintahan Desa.

Keempat, Solusi Penyelesaian Masalah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan desa di Desa Ngampel adalah sebagai berikut:

(a) Dengan dilakukannya sosialisasi yaitu dengan menyampaikan mengenai proses pembuatan peratuan desa dan pentingnya partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan, yang mana sosialisasi ini adalah wujud pendidikan politik dari Pemerintah Desa Ngampel untuk masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan Pemerintah Desa melalui forum-forum ditingkat Rukun Warga,

(b) Dengan Peran Pemerintah Desa Ngampel sebagai inisiator dan motivator dalam bentuk peranan Pemerintah Desa Ngampel untuk menjalankan pemerintah desa guna mendorong dan berperan sebagai inisiator dan motivator dalam tugas sosialisasi. Pemerintah Desa Ngampel diharuskan untuk meningkatkan peranannya terutama masalah pengetahuan masyarakat yang kurang dan menjadi pelopor pendidikan politik di Desa Ngampel, dukungan pemerintah desa sebagai upaya dorongan agar masyarakat desa mampu berfikir kritis untuk menyampaikan aspirasinya melalui rapat dan forum yang sudah disediakan oleh pemerintah desa. Peran pemerintah desa untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat desa juga menjadi salah satu faktor penting,

(c) Dengan memilih waktu pelaksanaan yang tepat. Pemerintah Desa Ngampel memilih jadwal pelaksanaan yang sekiranya bisa dihadiri oleh Toko-Tokoh Masyarakat Desa Ngampel pada Musyawarah Desa dan Kepala Keluarga disetiap Rukun Tetangga masing-masing, yang diadakan pada malam hari untuk memungkinkan masyarakat Desa Ngampel mempunyai waktu untuk menghadiri rapat tersebut. Sedangkan untuk Musyawarah Desa ditentukan sesuai jadwal Pemerintah Desa Ngampel dalam pembuatan peraturan desa,

(d) Dengan dilakukan Musyawarah dan Mufakat didalam forum tersebut. Dimana kebutuhan Desa Ngampel yang terpenting dan harus segera dilaksanakanlah yang menjadi prioritas utama. Setelah itu akan mencapai mufakat, apa saja usulan masyarakat desa yang harus dimasukan didalam peraturan desa.

 

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro” dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Ngampel Kecamatan mengalami perbaikan dan kemajuan dalam menyampaikan partisipasi di dalam proses pembuatan peraturan desa tentang APBDes

Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran di antaranya: 

(1) Bagi Pemerintah Desa Ngampel untuk lebih bisa menampung aspirasi masyarakat desa yang telah disampaikan dalam forum Rukun Tetangga (RT) maupun dalam Musyawarah Desa (MUSDES). Serta melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Desa Ngampel supaya lebih mengerti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa,

(2) Bagi masyarakat Desa Ngampel untuk lebih meningkatkan partisipasi mereka dalam forum Rukun Tetangga (RT) dan Musyawarah Desa (MUSDES).

 

DAFTAR RUJUKAN

Ach Wazir. 1999. Partisipasi Politik Masyarakat. Bandung: Pustaka Setia.

A. Santoso Sastropoetro. 1986. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.

Endraswara, Suwardi. 2006. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Widyatama

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. (2001) Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.Yogyakarta Adicita.

Koentjaraningrat. 2000. Pengantar ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication

Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Nasution, S. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung.Tarsito. Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian,Jakarta,PT. Gholia Indonesia

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. Sosiologi pemerintahan. Dari prespektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan system kepemimpianan pemerintahan. Indonesia. Jakarta Ghalia Indonesia.

Siti Irene astuti D. 2009. Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: UNY.

VW Sujarweni. (2016). “Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi”

Pustaka Baru Press.

W.J.S, Poerwadarminta. 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Rujukan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.