SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

ACTIVE LEARNING SEBAGAI PENIDIKAN ANTI KORUPSI

Muhammad Arif Taufiq

Abstrak


Kata Kunci: Active Learning, Pendidikan, Korupsi

Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis dalam menanggulangi kasus korupsi sejak dini. Solusi tersebut adalah metode pembelajaran active learning. Metode ini merupakan salah satu metode yang membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Hasil akhir dari pemanfaatan metode ini adalah peserta didik lebih memahami dan peka terhadap masalah yang terjadi dalam masyarakat

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, korupsi merupakan salah satu masalah yang sulit diatasi. Korupsi seolah-olah telah menjadi sebuah penyakit yang sudah mewabah dan menular kebagian tubuh-tubuh lainnya. Menurud Arsyad (2013) korupsi merupakan sebuah penyakit yang menjangkiti Negara. Pada umumnya pelaku korupsi merupakan orang yang berpendidikan tinggi dan merupakan orang yang terpandang dalam masyarakat.

Permasalahan korupsi pada umumnya tumbuh dalam Negara-negara yang sedang berkembang. Praktek korupsi pada ummnya dilakukan oleh lebih dari satu orang dan mereka yang terlibat dalam kasus korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik hukum. Adapun penyebab timbulnya korupsi yang tumbuh dengan pesat ini adalah ditengarai oleh beberapa factor diataranya adalah faktor politik, faktor ekonomi, factor hokum, dan factor birokrasi atau kekuasaan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern korupsi juga mengalami perkembangan yang pesat pula. Dngan perkembangan yang sangat pesat maka dampak yang ditimbulkan juga semkin besar, semua pihak merasa dirugikan dengan timbulnya kasus koupsi ini. Bukan hanya Negara saja, namun juga seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin. Adapun diantara dampak yang ditimbulkan akibat korupsi ini adalah sebagai berikut :

(1) meningkatnya angka kemiskinan,

(2) pelanggaran hak-hak asasi manusia,

(3) dan rakyat harus membayar mahal jasa pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam hasil survey yang dilakukan oleh political and economic risk consultacy (PERC) yang melibatkan 2.147 eksekutif ekportiat di 16 negara menempatkan Negara Indonesia sebagai Negara terkorup dengan nilai 9,27. Daya saing Indonesia merosot drastic akibat dari pelaku tercela aparatur Negara yang seharusnya bekerja untukkepentingan rakyat. TII dalam survey sebagai mana diungkap dalam barometer korupsi global 2007 menempatkan aparat kepolisian, kejaksaan dan peradilan sebagai lembaga terkorup, sedangkan pada tahun 2009 kepolisian menempati urutan pertama sebagai lembaga terkorup (herman : 2012). Dengan fakta ini keadaan Indonesia semakin memprihatinkan mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang terkenal mempunyai sifat ramah dan jujur harus tercoreng akibat ulah oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab dalam