SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

KINERJA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA KEDUNGCANGKRING KECAMATAN PAGERWOJO KABUPATEN TULUNGAGUNG

Intan Dwi Wulandari

Abstrak


KINERJA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA KEDUNGCANGKRING, KECAMATAN PAGERWOJO, KABUPATEN TULUNGAGUNG

Intan Dwi Wulandari Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5

Surel: intandwi4797@gmail.com

 

Abstrak

Kinerja Kepala Desa dapat dilihat dari kinerjanya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, salah satunya dalam bidang pembangunan. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting. Apabila pemimpin mempunyai pemikiran yang positif maka akan berpengaruh pada tindakan dan keputusannya, sekaligus dengan program-program yang disusunnya. Pemikiran yang positif dari pemimpin juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Hal tersebut sangat membantu karena pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemimpin saja, tetapi juga masyarakatnya, sehingga peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap maju-mundurnya suatu pembangunan. Hasil penelitian bahwa Kepala Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo dalam merencanakan rencana program pembangunan Di Desa Kedungcangkring, dalam merencanakan suatu program pembangunan selalu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui Musyawarah Dusun (MusDus), Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk Kinerja Kepala Desa Kedungcangkring dalam mengevaluasi program pembangunan yaitu pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Kedungcangkring belum sepenuhnya melaksanakan. Kedua, evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh KaDes, SekDes, LKM, BPD, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa. Ketiga, evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh Bupati melalui Camat. Sedangkan pelaksanaan evaluasi suatu program pembangunan dilaksanakan oleh 2 (dua) tim, yaitu tim dari desa dan tim evaluasi. Hambatan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo yaitu:

(1) perubahan kondisi masyarakat;

(2) kurangnya kesadaran warga; dan

(3) fokus usulan pada infrastruktur.

Sedangkan solusi untuk hambatan pembangunan di Desa Kedungcangkring yaitu:

(1) menerima kritik dan saran;

(2) memberikan pengarahan; dan

(3) memberikan sosialisasi dan himbauan.

Kata Kunci : Kinerja, Kepemimpinan, Kepala Desa Perempuan, Pembangunan.

 

PENDAHULUAN

Kinerja kepemimpinan baik laki-laki atau perempuan dalam suatu organisasi sangat diperlukan, karena keberlangsungan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidak bisa dipisahkan dengan pola dan gaya kepemimpinannya. Tanpa kepemimpinan yang baik, hal-hal yang telah ditetapkan dalam perencanaan, pengorganisasian tidak akan dapat direalisasikan. Kepemimpinan sangat diperlukan agar semua sumber daya yang telah diorganisasi dapat digerakkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu (Kartono, 2005:153). Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting. Apabila pemimpin mempunyai pemikiran yang positif maka akan berpengaruh pada tindakan dan keputusannya, sekaligus dengan program-program yang disusunnya. Pemikiran yang positif dari pemimpin juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Hal tersebut sangat membantu karena pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemimpin saja, tetapi juga masyarakatnya, sehingga peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap maju-mundurnya suatu pembangunan.

Kinerja kepemimpinan Kepala Desa memiliki seni tersendiri. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa diharapkan mampu menjadikan desanya menjadi lebih baik lagi melalui berbagai hal, salah satunya pembangunan, yaitu pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar.

Terdapat permasalahan antara kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam pemerintahan yang disebut dengan “gender”. Menurut Mosse (2007:3) gender adalah seperangkat peran seperti halnya topeng ataupun kostum di teater, menyampaikan bahwa kita adalah feminism atau maskulin. Gender lebih berkaitan dengan anggapan dan kebiasaan yang berlaku disuatu tempat tentang bagaiman laki-laki dan perempuan dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan tata nilai sosial dan budaya setempat. Gender dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena secara fisik mereka berbeda, tetapi karena kedudukannya, fungsi, dan peranan masing-masing dalam kehidupan. Perbedaan tersebut tentunya tidak untuk dibeda-bedakan. Tentu tidaklah adil apabila menomorduakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan derajat yang harmonis antara lakilaki dan perempuan, agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik. Di dalam masyarakat yang terlanjur meyakini kodrat perempuan sebagai makhluk lemah mengakibatkan hanya sebagian perempuan yang ikut berpartisipasi dalam politik. Sebagian perempuan yang lain tidak tau bahwa perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil, dan realistis, sehingga perempuan diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara kedudukan dan peranan lakilaki dengan perempuan dalam pembangunan.

Sekarang ini partisipasi perempuan telah banyak dilakukan, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gubernur, Bupati, bahkan sudah masuk dalam Pemerintahan Desa. Hal tersebut dibuktikan pada pemilu tahun 2014, terdapat 2.467 orang calon legislative perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sementara jumlah laki-lakinya 4.152, itu membuat calon perempuan mendapat peluang besar (Gajimu.com, 2018). Posisi Kepala Desa banyak juga yang diduduki oleh perempuan, tidak ada perbedaan sebuah Desa dipimpin oleh Kepala Desa laki-laki atau perempuan, karena sebuah kepemimpinan tidak diputuskan melalui gender, tetapi kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya pendidikan, motivasi, pengalaman organisasi dari pemimpin tersebut. Tidak sedikit Kepala Desa perempuan mencapai prestasi yang lebih berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa perempuan sekarang telah tampil menduduki berbagai jabatan penting dalam masyarakat. Peranan perempuan dalam pembangunan merupakan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh perempuan pada kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa secara berencana, menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan nasional untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Berdasarkan argumen di atas, akan dilakukan penelitian dengan judul “Kinerja Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Bidang Pembangunan di Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung”. Peneliti ingin melihat bagaimana kinerja Kepala Desa perempuan tersebut dalam upaya pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

 

LANDASAN TEORI

Definisi Kinerja

Kinerja (performance) berasal dari akar kata “to perform” yang artinya melakukan, menjalankan, melaksanakan. Kinerja terjemahan dari performance menurut Sedarmayanti (2016), berarti:

(1) Perbuatan, pelaksaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan yang berdaya guna.

(2) Pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepadanya.

(3) Hasil kerja seorang pekerja, sebuah prose manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan,  dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standart yang telah ditentukan).

(4) Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

 

Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh (Wahjosumidjo, 2005:17). Menurut Thoha (2010:9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. George (dalam Thoha, 2010:5) mengartikan bahwa Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

 

Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan dimiliki oleh seorang pemimpin dan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Thoha (2010:49), gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat. Macammacam gaya kepemimpinan antara lain:

(1) Gaya Kepemimpinan Otokratik. Kepemimpinan otokratik sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Jadi kepemimpinan otokratik adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan sikapnya yang menang sendiri, tertutup terhadap saran dari orang lain dan memiliki idealisme tinggi.

(2) Gaya Kepemimpinan Demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikut sertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

(3) Gaya Kepemimpinan Permisif. Gaya kepemimpinan permisif merupakan pemimpin yang tidak mempunyai pendirian yang kuat, sikapnya serba boleh. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya, sehingga bawahan tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap suatu permasalahan. Pemimpin yang permisif cenderung tidak konsisten terhadap apa yang dilakukan.

 

Definisi Pembangunan

Pengertian pembangunan memiliki beragam definisi, namun secara umum pembangunan merupakan proses melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy, 2005). Menurut Ginanjar (dalam Nurman, 2015), pembangunan adalah suatu proses berubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Alexander (dalam Nurman, 2015:88),  pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Jadi dapat disimbulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang lebih baik melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

 

Pembangunan Desa

Istilah Desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yayuk dalam Nurman, 2015). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

 

Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.” Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan sebagai berikut:

(1) perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa,

(2) dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa,

(3) musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Tahapan Perencanaan meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

 

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan sebagai berikut:

(1) pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa,

(2) pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan  kearifan lokal dan sumber daya alam Desa,

(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa,

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

 

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan sebagai berikut:

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa,

(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa,

(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja PemerintahDesa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali,

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

 

Kepala Desa

Pemerintah Desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah yang bersangkutan. Pemerintah Desa diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Selanjutnya Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

 

Perempuan

Jenis kelamin merupakan penyiratan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, laki-laki memiliki penis, jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya (Fakih, 2012:7-8). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonnesia (KBBI, 2017), perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

 

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti sebagai instrument utama. Sedangkan  subyek dalam penelitian ini adalah Ibu Seniwati (Kepala Desa), Bapak Maryoto (Sekretaris Desa), Bapak Suprayitno (Kaur Perencanaan), Bapak Mochtar (Kaur Pemerintahan), Bapak Jaelani(Kasi Kesejahteraan), Ibu Titis (BPD Dusun Jati), dan Ibu Suprihatin (perwakilan masyarakat). Kegiatan analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pemeriksaan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Gambar 2.1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman dalam Usman, 2009:85)

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Desa Perempuan dalam merencanakan program pembangunan di Desa Kedungcangkring yaitu dibagi mencari 2 (dua) perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan rencana pembangunan yang berisi rencana pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Yang kedua yaitu perencanan rencana pelaksanaan program pembangunan. Pada rencana pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dilakukan pembentukan tim oleh Kepala Desa. Tim tersebut yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Masyarakat, dan masyarakat. Tim penyusun melakukan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan dari kabupaten dan melakukan pengkajian keadaan desa mengenai musim dan kondisi fisik desa. Pada rencana pebuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan dengan Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan bersama Perangkat Desa, LPM, RT dan RW, Tokoh masyarakat, organisasi masyarakat seperti Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Kelompok Pedagang kecil dari seluruh dusun. Pada rencana pebuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu terlebih dulu dilakukan pembentukan tim penyusun. Tim tersebut ditentukan oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa. Penentuan waktu dan tempat dirundingkan Kepala Desa bersama tim penyusun. Selanjutnya disiapkan dokumen yang diperlukan dan apa saja yan akan dibahas sesuai dengan RKPDesa. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanan rencana pelaksanaan program pembangunan. Pada tahap ini dilakukan

(1) penetapan pelaksana kegiatan, siapa yang melaksanakan kegiatan,

(2) penyusunan rencana Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Kesimpulan-kesimpulan Penafsiran/verifikasi kerja, biaya, waktu, dan lokasi kegiatan,

(3) penyiapan dokumen,

(4) penyiapan tenaga kerja dan bahan material, dan

(5) sosialisasi kegiatan kepada masyarakat.

Kepala Desa Perempuan dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Kedungcangkring yaitu dibagi mencari 2 (dua) pelaksanaan, yaitu yang pertama perencanaan rencana pembangunan yang berisi pelaksanaan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Yang kedua yaitu pelaksanaan program pembangunan. Pada pelaksanaan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dilakukan penyusunan RPJMDes oleh tim penyusun yang telah dibentuk. Apabila telah sesuai, rancangan tersebut kemudian disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Pada pelaksanaan perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan dengan Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kepala Desa Kedungcangkring selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Pada rencana pebuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu Penyusunan tersebut berpedoman pada Berita Acara Musyawarah Desa, hasil pencermatan dokumen RPJM yang telah disepakati, dan Dana Desa yang nantinya akan dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan program pembangunan. Pada pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahap yaitu

(1) rapat kerja dengan pelaksana kegiatan,

(2) pemeriksaan pelaksanaan,

(3) penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan,

(4) musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.

Kepala Desa Perempuan dalam mengevaluasi program pembangunan di Desa Kedungcangkring yaitu dibagi mencari 2 (dua) pelaksanaan, yaitu yang pertama evaluasi rencana pembangunan yang berisi evaluasi pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Yang kedua yaitu pelaksanaan program pembangunan.Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Kedungcangkring belum sepenuhnya melaksanakan. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh KaDes, SekDes, LKM, BPD, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa. Pertama dibentuk tim evaluasi, kemudian dilakukan penilaian. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berikutnya. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh Bupati melalui Camat.Selanjutnya yang kedua yaitu evaluasi pelaksanaan program pembangunan dilakukan oleh tim evaluasi dan desa. Tim evaluasi akan datang untuk melihat bagaimana program dilaksanakan. Kepala Desa atau bawahannya mengantarkan Tim Evaluasi ke lokasi pelaksanaan program. Hasil dari evaluasi dijadikan masukan atas proses perencanaan berikutnya. Evaluasi dari desa dilakukan oleh Kepala Desa sebagai penanggungjawab, dibantu oleh Perangkat Desa yang lain dan warga desa.

Hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung pada pelaksanaan program pembangunan yang peneliti temukan yaitu

(1) Perubahan Kondisi Masyarakat, sebagai seorang  pemimpin sudah selayaknya Kepala Desa Kedungcangkring mengetahui perubahan kondisi masyarakatnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal yang buruk, seperti keputusan dan tindakan yang salah ataupun kesalah pahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

(2) Kurangnya Kesadaran Warga, Suksernya pembangunan bukan hanya karena peran dari pemimpinnya, tetapi juga dari warganya. Kepala Desa dan warganya harus bekerja sama demi membuat desa menjadi lebih baik.

(3) Usulan dari masingmasing dusun saat perencanaan juga terbagi dari beberapa bidang, yaitu bidang sarana prasarana, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya tetapi setiap dusun kebanyakan mengusulkan hanya di bidang sarana prasarana, sedangkan dua bidang yang lain yaitu Ekonomi dan Sosial Budaya jarang sekali diusulkan. Masing-masing dusun hanya mengedepankan sarana dan prasarana, bukan Ekonomi ataupun Sosial Budaya.

Hal yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung terhadap hambatan atau permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program pembangunan yang peneliti temukan yaitu

(1) Menerima kritik dan saran. Solusi yang dapat dilakukan dalam hal kondisi masyarakat yaitu dapat dilakukan dengan lebih dalam memahami bagaimana kondisi yang sebenarnya di masyarakat tersebut, sehingga Kepala Desa Kedungcangkring tidak salah dalam melakukan tindakan dalam mengambil keputusan. Selain itu, Kepala Desa Kedungcangkring sangat mempersilahkan warganya apabila ingin memberikan kritik dan sarannya, dengan tujuan yang baik untuk desanya.

(2) Memberikan pengarahan, masyarakat harus ikut berperan dalam program pembangunan, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka dipastikan suatu desa tidak akan bisa melaksanakan pembangunan desa dengan baik.

(3) Memberikan sosialisasi atau himbauan, sosiaisasi maupun himbauan kepada masyarakat untuk tidak hanya berfokus pada Sarana dan Prasarana sangat diperlukan. Selain itu pembangunan dalam bidang Ekonomi dan Sosial Budaya bukan hasil nyata, tetapi dampak yang akan diperoleh warga dalam kehidupan bukan hanya saat ini tetapi dikemudian hari.

 

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut: Bagi Kepala Desa, semakin menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pembangunan desa, maka disarankan bagi kepala desa dapat menggali dan memahami kebutuhan masyarakat yang dirasakan mendesak dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan dan meningkatkan proses evaluasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan agar menjadikan desa lebih baik lagi. Bagi Perangkat Desa untuk menjamin terealisasinya semua rencana/program pembangunan desa maka disarankan agar pada saat selesainya penyusunan dan penetapan program/rencana pembangunan desa, perlu diadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat berparisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Agar masyarakat bisa memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Bagi masyarakat Agar selalu berpartisipasi dalam pembangunan Desa karena masyarakat adalah unsur penting dalam pembangunan. Masyarakat harus memiliki semangat gotongroyong yang tinggi.

 

DAFTAR RUJUKAN

Fakih, Mansour, 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: INSISTPress.

Gajimu.com. 2018. Jumlah Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014.

(online),(https://gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/jumlahketerwakilan-perempuan-dalam-pemilu-2014), diakses 18 April 2018.

Kartono, Kartini. 2006. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

KBBI. 20012-2017. (online),(https://kbbi.web.id/perempuan), diakses 17 Oktober 2017.

Miftah, Thoha. 2010. Kepemimpinan dan Manajemen, Devisi Buku Perguruan Tinggi. Kakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Mosse, Julia Cleves. 2007. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa. (online),

(http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UUPenjel.p df), diakses 3 Oktober 2017.

 

Sedarmayanti. 2016. Managemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Managemen Pegawai Negeri Sipil Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama. Wahjosumidjo. 2005. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.