SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

KEMITRAAN PERUM PERHUTANI KPH JOMBANG DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMUDA PRODUKTIF (POKMAS) DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA RINTISAN BUKIT PINUS DI DESA CARANGWULUNG KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

Riska Musfaiyah

Abstrak


 

KEMITRAAN PERUM PERHUTANI KPH JOMBANG DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMUDA PRODUKTIF(POKMAS) DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA RINTISAN BUKIT PINUS  DI DESA CARANGWULUNG KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

Riska Musfaiyah Universitas Negeri Malang

E-mail: riskakamus@gmail.com

 

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

(1) kesepakatan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Jombang bersama Pokmas dalam pengelolaan objek Wisata Rintisan Bukit Pinus,

(2) realisasi kesepakatan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Jombang bersama Pokmas dalam pengelolaan objek Wisata Rintisan Bukit Pinus,

(3) masalah yang terjadi dalam realisasi kesepakatan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Jombang bersama Pokmas dalam pengelolaan objek Wisata Rintisan Bukit Pinus, dan

(4) solusi penyelesaian masalah dalam realisasi kesepakatan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Jombang bersama Pokmas dalam pengelolaan objek Wisata Rintisan Bukit Pinus

Hasil penelitian adalah:

(1) Kesepakatan kemitraan yang terjalin antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan Pokmas tertuang dalam Perjanjian kerjasama (PKS) dalam pengelolaan Wisata Rintisan Bukit Pinus dengan aturan pembagian bagi hasil yang jelas;

(2) Realisasi kesepakatan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan Pokmas dalam Pengelolaan Wisata Rintisan Bukit Pinus sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya PKS yang telah tertulis dan pendapatan bagi hasil telah jelas, dan uang setoran dari Pokmas sudah tidak telat lagi dan adanya evaluasi setiap satu bulan dalam pelaksanaan kerjasamanya;

(3) Kendala yang dihadapi oleh Perum Perhutani KPH Jombang dengan kelompok masyarakat  pemuda produktif (Pokmas) dalam pengelolaan objek wisata rintisan Bukit Pinus adalah berupa sumber daya manusia dan anggaran;

(4) Upaya Perum Perhutani KPH Jombang dengan Pokmas Pemuda Produktif untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan objek wisata rintisan Bukit Pinus, pertama dengan melakukan sharing bersama sehingga dapat mengembangkan realisasi kemitraan dan yang kedua adalah melakukan studi banding ke wisata lain yang dimaksudkan untuk mengambil ilmu dalam mengembangkan suatu wisata.

 

Kata kunci : kemitraan, kelompok masyarakat, Perum Perhutani KPH Jombang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang kaya akan keberagaman, Thufani (2013:7) menyatakan bahwa “Indonesia  ditandai  dengan kehidupan  masyarakat  yang  beranekaragam dalam berbagai bentuk suku, agama, ras dan golongan, namun tetap dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika”. Dari adanya keberagaman tersebut, dapat menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang mempunyai ciri khas tersendiri dibanding negara lainnya. Selain keberagaman suku, ras, dan agama, Indonesia juga kaya akan pesona keindahan alam yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia mempunyai daya tarik yang cukup tinggi sehingga mempunyai nilai jual dan dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata.

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara. Menurut Cohen (dalam Pitana dan Diarta, 2009:185) mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal sangat banyak, antara lain dampak terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja. Maka dari itu, pemerintah khususnya pemerintah daerah setempat perlu mengambil langkah untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di daerahnya. Langkah yang dapat diambil seperti menggencarkan dalam bidang promosi dan penyediaan fasilitas.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki berbagai potensi, salah satunya potensi wisata. Wisata Rintisan Bukit Pinus ini terletak di Kecamatan Wonosalam yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang. Kecamatan Wonosalam ini terkenal dengan destinasi pariwisata  serta panorama keindahan alam. Wisata Rintisan Bukit Pinus ini tergolong wisata baru yang ada di Kecamatan Wonosalam, wisata ini dikelola sendiri oleh kelompok masyarakat pemuda produktif sekitar yang disebut dengan Pokmas. Melalui observasi awal yang dilakukan oleh penulis tidak ada petunjuk jalan untuk mencapai lokasi tersebut, akses jalan yang bergelombang, belum adanya tempat beribadah, minimnya toilet, tempat sampah,dan tempat parkir yang tidak memadai terutama untuk parkir kendaraan roda empat serta wisata ini sempat ditutup pada awal peresmiannya oleh pihak Perhutani karena masalah prosedur perizinan. Ada potensi permasalahan yang ada  membuat pengunjung tidak tertarik mengujungi Wisata Rintisan Bukit Pinus ini, karena tidak ada kenyamanan yang menjadi pertimbangan bagi seorang pengunjung, meskipun wisata ini memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan wisata hutan pinus lainnya. Faktor pembeda wisata ini dengan wisata hutan pinus lainnya adalah tempat wisata ini asri dan udaranya sejuk,adanya pertunjukkan jaranan yang dilakukan oleh Pokmas itu sendiri, adanya wahana sepeda gantung dan harga makanan yang dijual oleh penjual satu sama lainnya harga makanannya setara.

Pada awal tahun 2018, setelah pembukaan Wisata Rintisan Bukit Pinus kembali oleh Perhutani KPH Jombang, pihak Perum Perhutani KPH Jombang menjalin hubungan kemitraan dengan pihak  kelompok masyarakat pemuda produktif (Pokmas) untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata Rintisan Bukit Pinus. Sesuai dengan isi surat perjanjian, pengelolaan dan pengembangan Wisata Rintisan Bukit Pinus tidak hanya tanggungjawab Perum Perhutani saja melainkan juga kelompok masyarakat pemuda produktif (Pokmas). Kedua belah pihak mempunyai peranan yang berbeda sehingga kerjasama sangat dibutuhkan untuk mengelola dan mengembangkan wisata tersebut. Hal ini tentunya memunculkan hak dan kewajiban yang sebagaimana Perum Perhutani sebagai pemilik lahan dan kelompok masyarakat pemuda produktif (Pokmas) sebagai pengelola lahan. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kemitraan Perum Perhutani KPH Jombang Dengan Kelompok Masyarakat Pemuda Produktif (Pokmas) Dalam Pengelolaan Objek Wisata Rintisan Bukit Pinus di Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang”.

 

LANDASAN TEORI

Kemitraan

Kemitraan biasanya dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu dengan individu maupun kelompok. Kemitraan menurut Hafisah (2000:10) menyatakan bahwa: “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”. Menurut Adisasmita (2011:152) menyatakan bahwa: “Kemitraan (partnership) antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat besar”. Kemitraan merupakan usaha alternatif yang dapat menjadi jalan keluar dalam mengeliminasi kesenjangan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. Sedangkan menurut Sulistiyani( 2004:129) yang menyatakan bahwa:

Kemitraan adalah suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Berdasarkan dari pendapat di atas mengenai pengertian kemitraan, dapat disimpulkan bahwa kemitraan terbentuk oleh kedua belah pihak yang memiliki kesamaan tujuan dalam memperoleh hasil yang diharapkan.

 

Prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip- prinsip dalam pelaksanaannya. Menurut Wibisono (2007:103) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (equity).

Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

2. Transparansi.

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja.Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

3. Saling menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

 

Model –Model Kemitraan

Model–model kemitraan menurut Untari(2016:7)meliputi jaringan kerjasama; koordinasi;  koperasi;  kolaborasi. Sedangkan model kemitraan menurut Sulistiyani (dalam Rohana, 2017:8) yaitu

(1) kemitraan semu;

(2) kemitraan mutualistik;

(3) kemitraan konjungsi.

(1) Kemitraan semu adalah sebuah kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan atau disepakati;

(2) Kemitraaan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjsama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya;

(3) Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan“paramecium”. Dua “paramecium” melakukan konjugais untuk mendapatkan energi kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa model kemitraan yang meliputi kemitraan semu, kemitraan mutualistik, kemitraan konjungsi, kemitraan jaringan kerjasama, kemitraan koordinasi, kemitraan koperasi dan kemitraan kolaborasi.

 

Syarat-Syarat Kemitraan

Ada sebuah syarat-syarat dalam menjalin sebuah kemitraan agar kemitraan

tersebut memiliki sebuah aturan. Menurut Notoatmodjo (dalam Imelda 2018:17) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Terdapat dua pihak atau lebih merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

(2)Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama.

(3) Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

(4) Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Syarat kemitraan menurut Adisasmita (2011:153) menyebutkan bahwa “syarat dasar kemitraan adalah adanya prinsip yang saling menguntungkan (win-win solution). Konsep kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dikenal juga sebagai kebijakan swastanisasi atau privatisasi”. Artinya bahwa kemitraan adalah salah satu ide bagus yang bersifat mutualisme. Dimana para pihak saling melengkapi kekurangan masing-masing dengan kelebihan masing-masing. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam menjalin kemitraan perlu adanya syarat-syarat yang mengatur agar suatu kemitraan berjalan baik.

 

Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa: "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah". Menurut Fandeli (1995: 47) menyatakan bahwa: "pariwisata adalah perpindahan sementara orang-orang ke daerah tujuan diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-harinya, kegiatan yang dilakukannya adalah fasilitas yang digunakan ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya". Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pariwisata adalah kegiatan yang wisata yang didukung oleh bermacam –macam fasilitas pendukung  dan pelayanan yang disediakan oleh pengelola untuk menunjang kegiatan wisata yang dilakukan oleh orang- orang kepada orang-orang.

 

Objek Wisata

Objek wisata atau tourism atracction merupakan daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Istilah objek wisata dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebut sebagai daya tarik wisata. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa: “Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan". Objek wisata atau daya tarik wisata menurut Maryani (1991: 11) pada umumya berdasarkan:

(1)Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.

(2) Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.

(3) Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.

(4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.

(5) Punya daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

Wardiyanta (2006: 52) menyatakan bahwa: “Objek wisata adalah sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan”. Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa objek wisata merupakan segala sesuatu yang mempunyai daya tarik dan keunikan serta nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke daerah tertentu.

 

Pengembangan Pariwisata

Objek wisata dapat berkembang dengan pesat jika dikembangkan dengan strategi yang tepat. Pengembangan objek wisata merupakan kegiatan membangun, memelihara, dan melestarikan pertanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya.  Yoeti (2008: 21) menyatakan bahwa: “ pengembangan suatu kawasan pariwisata meliputi:

(1) Sebagian besar sumber daya fisik atau komponen produk wisata;

(2) Analisis pengunjung potensial, kebijakan harga, dan destinasi saingan; dan

(3) Aspek lingkungan, budaya, dan sosial". Pengembangan pariwisata sering dikaitkan dengan adanya Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata oleh pemerintah menurut Suwantoro (2004: 56) yaitu sebagai berikut:

(a) Promosi, promosi pariwisata harus dilaksanakan secara selaras dan terpadu,baik di dalam negeri maupun luar negeri;

(b) Aksesibilitas,merupakan salah satu aspek penting karena menyangkut pengembangan lintas sektoral;

(c) Kawasan

Pariwisata Pengembangan kawasan pariwisata dimaksudkan untuk:

(1) Meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam pengembangan pariwisata;

(2) Memperbesar dampak positif pembangunan;

(3) Mempermudah pengendalian terhadap dampak lingkungan;

(d) Wisata Bahari Wisata bahari merupakan salah satu jenis produk wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan;

(e) Produk Wisata Upaya untuk dapat menampilkan produk wisata yang bervariasi dan mempunyai kualitas daya saing yang tinggi.

(f) Sumber Daya Manusia, sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar pengembangan pariwisata.

(g) Kampanye Nasional Sadar Wisata, kampanye nasional sadar wisata pada hakikatnya adalah upaya memasyarakatkan Sapta Pesona yang turut menegakkan disiplin nasional dan jati diri bangsa Indonesia melalui kegiatan kepariwisata

 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Lokasi Penelitian ini berada di Wisata Rintisan Bukit Pinus. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Yin Robert K yaitu Expected outcomes as a pattern, Rival explanations as patterns dan Simpler patterns.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Pertama, Kesepakatan kemitraan yang terjalin antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan Pokmas tertuang dalam Perjanjian kerjasama (PKS) dalam pengelolaan Wisata Rintisan Bukit Pinus dengan aturan pembagian bagi hasil yang jelas. Pada tanggal 15 Februari 2018 terbitlah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Rintisan  Bukit Pinus dengan nomor 62/PKS-WW/JBG/Divre- Jatim/2018.  Perjanjian Kerjasama tersebut menerangkan bahwa pihak kesatu adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum ( Perum) Kehutanan Negara yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan dalam wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya, pihak kesatu antara lain bermaksud menggali potensi sumberdaya hutan khususnya potensi wisata alam pada lokasi yang telah dikerjasamakan dengan  pihak kedua, namun tetap pihak kesatu yang melakukan pengelolaan dan pengembangan wisata. Pihak kedua yaitu Pokmas Carangwulung yang merupakan mitra kerja pihak kesatu dalam pengelolaan sumberdaya hutan termasuk pada wisata Rintisan Bukit Pinus.. Dengan adanya keberhasilan atas terselenggaranya kemitraan tersebut dapat dikatakan bahwa pihak Perum Perhutani dan Pokmas telah paham dan menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang ada dalam pengelolaan wisata rintisan Bukit Pinus

Kedua, Realisasi kesepakatan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan Pokmas dalam Pengelolaan Wisata Rintisan Bukit Pinus sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya PKS yang telah tertulis dan pendapatan bagi hasil telah jelas, dan uang setoran dari Pokmas sudah tidak telat lagi dan adanya evaluasi setiap satu bulan dalam pelaksanaan kerjasamanya. Serta dalam realisasi kesepakatan kemitraannya semenjak terbentuknya Perjanjian Kerjasama dan pembagian proporasi yang sesuai Pokmas lebih leluasa dalam pengelolaan wisata Rintisan Bukit Pinus dan pihak Perum Perhutani mendukung apa yang dilakukan oleh Pokmas.

Ketiga, Kendala yang dihadapi oleh Perum Perhutani KPH Jombang dengan kelompok masyarakat  pemuda produktif (Pokmas) dalam pengelolaan objek wisata rintisan Bukit Pinus adalah berupa sumber daya manusia dan anggaran. Kendala sumber daya manusia dari Pokmas maupun Pihak Perum Perhutani tidak mengerti tentang pariwisata, sehingga sangat minim sekali sumber daya manusia yang terampil dan memadai. Kendala yang kedua adalah berupa anggaran dana yang minim, langkah yang diambil oleh Perum Perhutani KPH Jombang dalam pengelolaan objek wisata rintisan Bukit Pinus membangun fasilitas sesuai dengan anggaran dana.

Keempat, Upaya Perum Perhutani KPH Jombang dengan Pokmas Pemuda Produktif untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan objek wisata rintisan Bukit Pinus, pertama dengan melakukan sharing bersama sehingga dapat mengembangkan realisasi kemitraan dan yang kedua adalah melakukan studi banding ke wisata lain yang dimaksudkan untuk mengambil ilmu dalam mengembangkan suatu wisata.

 

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang terjalin antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan kelompok masyarakat pemuda produktif (Pokmas) telah berjalan dengan baik terbukitnya dengan kedua belah pihak melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) yang telah dibuat dan disekapati oleh kedua belah pihak.

 

Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran di antaranya: (1) Perum Perhutani KPH Jombang dengan Pokmas pemuda prduktif semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan objek wisata yang dikelola. Apabila ada sebuah kemitraan yang terjadi maka masing-masing pihak harus bersama-sama membangun atraksi wisata tersebut agar lebih menarik lagi bagi wisatawan (2) Dalam mewujudkan objek wisata rintisan Bukit Pinus ini Perum Perhutani KPH Jombang, Pokmas pemuda produktif  bahkan masyarakat setempat harus lebih memahami peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Sebagai upaya menjalin hubungan kemitraan yang baik untuk diterapkan dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan.(3) Objek wisata  rintisan Bukit Pinus harus semakin bertambah baik dari waktu ke waktu. Selalu meningkatkan kebersihan dan kenyamanan para pengunjungnya, agar tidak kalah bersaing dengan wisata lainnya.

 

DAFTAR RUJUKAN

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.E, Maryani. 1991. Pengantar Geografi Pariwisata. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi IKIP Bandung Fandeli, Chafid. 1995. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam. Yogyakarta: Penerbit Liberty

Hafisah, Muhammad Jafar. 2000. Kemitraan usaha Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Imelda, Sovin.2018. Kemitraan Perhutani KPH Lawu DS dengan Swasta dalam Pengelolaan Objek Wisata Srambang Park di Desa Girimulyo Kecamatan Jogoroyo Kabupaten Ngawi. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FIS UM. Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata.Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Rohana S, Kartika. 2017. Kemitraan PT Indana Paint, Mahasiwa UMM, dan Masyarakat dalam Mengembangkan Kampung Wisata Jodipan. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FIS UM.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Gaya Media. hal. 129.Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Jogjakarta: Penerbit Andi

Taufani, P., Holillulloh, H., & Adha, M. M. (2013). Sikap Masyarakat Multikultur Terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jurnal Kultur Demokrasi, 1(7). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Untari, Sri. 2016. Public-Private Partnerships in Improving the Quality of Education for the Poor in Indonesia. Dari https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/download/31414/3225 4. Diakses 20 Desember 2018.

Wardiyanta. 2006. Metode Penelitian Pariwisata. Jogjakarta: Penerbit AndiYoeti, A. OKA. 2008. Ekonomi Pariwisata:Introduksi, Informasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas

 

Yusuf Wibisono. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publishing. Gresik. 2007. hal. 103, diakses pada 29 Desember 2018