SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

PENGUATAN NILAI KARAKTER ANTI KORUPSI MELALUI IMPLEMENTASI ELECTRONIC CAFÉ (E-CAFÉ) BHAWIKARSU DI SMA NEGERI 3 MALANG

Ilham Choiri

Abstrak


PENGUATAN NILAI KARAKTER ANTI KORUPSI MELALUI IMPLEMENTASI ELECTRONIC CAFÉ (E-CAFÉ) BHAWIKARSU DI SMA NEGERI 3 MALANG

Ilham Choiri : NIM: 150711602353 : Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 Malang

Surel: ilhamchoiri2504@gmail.com

 

ABSTRAK

Electronic Café (E-Café) Bhawikarsu adalah pengembangan program kantin kejujuran yang berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional yang bekerja sama dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam upaya untuk menanamkan sekaligus menguatkan nilai karakter anti korupsi. Electronic Café (E-Café) Bhawikarsu ini memuat konsep pendidikan nilai yang menekankan pada pembiasaan karakter anti korupsi pada peserta didik. Usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai tersebut, dapat dikembangkan dalam ranah pendidikan khususnya sekolah. Sekolah memerlukan pengelolaan yan baik agar peserta didik menjadi bermutu dan berkarakter.

 

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting dalam perkembangan manusia. Melalui pendidikan, manusia tak hanya mendapatkan pengajaran keahlian khusus tetapi juga sesuatu yang lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Pendidikan dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kualitas pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dicetak termasuk dalam pendidikan formal seperti, sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan atau kebijakan guna mewujudkan tujuan pendidikan. Menurut Ihsan (2005:1) menjelaskan bahwa pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, dikembangkan dalam suatu proses Pendidikan, sebagai usaha manusia untuk melestarikan kehidupan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sekolah sebagai organisasi yang komplek dan unik, terdiri dari beberapa manusia dalam rangka mencapai visi dan misi, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang besar peranannya untuk mencapai kemajuan suatu bangsa dalam menggerakkan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Sekolah merupakan gejala universal dalam kehidupan manusia, tidak berarti sekolah dibiarkan tumbuh begitu saja. Oleh karena itu, sekolah memerlukan pengelolaan yan baik agar peserta didik menjadi bermutu dan berkarakter.

Menurut Johnson (2005:12) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Definisi tersebut terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan korupsi, yaitu penyalahgunaan (abuse), publik (public), pribadi (private), dan keuntungan (benefit). Tindakan korupsi yang terjadi dapat berupa, penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Negara Indonesia tengah berada di dalam masa krisis dengan beratnya pemenuhan kebutuhan pokok, dan permasalahan yang semakin pelik dengan adanya problem tatanan nilai.

Problem yang ada di kalangan warga negara yang tak kunjung usai adalah permasalahan Korupsi. Permasalahan korupsi yang ada di Indonesia dapat dilihat dari survei, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 17 September 2018. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, kecuali tahun 2016. Untuk tahun 2018, SPAK dilaksanakan di 34 provinsi dengan jumlah sampel sebesar 9.919 rumah tangga. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 3,71. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman. Pada tahun 2018, nilai indeks persepsi sebesar 3,86, meningkat sebesar 0,05 poin dibandingkan indeks persepsi tahun 2017 (3,81).

Sebaliknya, indeks pengalaman tahun 2018 (3,57) turun sebesar 0,03 poin dibanding indeks pengalaman tahun 2017 (3,60). Pada tahun 2018, IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,81) dibanding masyarakat perdesaan (3,47). Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada tahun 2018, IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,53; SLTA sebesar 3,94; dan di atas SLTA sebesar 4,02. Masyarakat berusia 60 tahun atau lebih paling permisif dibanding kelompok usia lain. Tahun 2018, IPAK masyarakat berusia 40 tahun ke bawah sebesar 3,65; usia 40-59 tahun sebesar 3,70; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,56 (www.bps.go.id).

Dari data survei Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, analisis mengenai perilaku anti korupsi hanya dapat dilakukan sampai level nasional. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik mulai dari perilaku penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. IPAK Indonesia adalah 3,66 dalam skala 0-5, masih terpaut 0,34 poin dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) pada tahun 2019. Berkembangnya sistem teknologi di Indonesia, membuat tradisi atau budaya korupsi di Indonesia turut serta meningkat. Berkembang tingkat dan tata cara melakukan tindak pidana korupsi demi menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri. Kebutuhan ekonomi, keinginan untuk mendapatkan kepuasan diri dan berkembangnya teknologi yang semakin pesat tanpa bisa menggunakan secara tepat, menjadi landasan seseorang untuk melakukan korupsi.

Pemberantasan korupsi dapat dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Menurut Maheka (2006), peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Pelaksanaan anti korupsi di sekolah dijadikan tempat untuk penanaman nilai antikorupsi sehingga terbentuk pembudayaan antikorupsi yang melekat di dalam jiwa peserta didik. Penanaman nilai antikorupsi harus didasari atas keimanan terhadap Tuhan YME, warga negara yang cerdas dan berkarakter baik, beriman dan bertakwa merupakan modal utama dalam menanamkan jiwa antikorupsi.

Terwujudnya jiwa peserta didik yang anti terhadap korupsi, dapat direalisasikan melalui sikap keteladanan, dan adanya penguatan terhadap nilai karakter anti korupsi. Perlunya bimbingan dan pengarahan dari warga sekolah dalam menguatkan nilai karakter antikorupsi di lingkungan sekolah agar peserta didik mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi yang berkembang pesat membawa dampak positif bagi dunia Pendidikan khususnya Pendidikan formal (sekolah). Penggunaan electronic café (e-café) bhawikarsu dapat menguatkan karakter anti korupsi yang telah tertanam dalam jiwa peserta didik sejak dini, peserta didik akan patuh dan taat dengan aturan-aturan yang berlaku. Electronic café (e-café) bhawikarsu ditujukan untuk melatih rasa anti korupsi peserta didik. Bilamana peserta didik dapat bersikap dan berperilaku anti korupsi, maka ke depannya akan tumbuh generasi yang anti korupsi karena dilatih untuk tidak melakukan korupsi.

 

II. Pembahasan

Pembahasan yang akan dibahas kali ini adalah

(1) latar belakang berdirinya electronic café (e-café) bhawikarsu di SMA negeri 3 Malang dilihat dari penguatan karakter anti korupsi,

(2) operasional electronic café (e-café) bhawikarsu di SMA negeri 3 Malang yang dapat mendukung pembentukan karakter anti korupsi,

(3) penguatan nilai karakter anti korupsi melalui implementasi electronic café (e-café) bhawikarsu di SMA negeri 3 Malang,

(4) hambatan dan solusi sekolah dalam penguatan nilai karakter anti korupsi melalui implementasi electronic café (e-café) bhawikarsu di SMA negeri 3 Malang.

1. Latar belakang berdirinya electronic café (e-café) bhawikarsu di sma negeri 3 malang dilihat dari penguatan karakter anti korupsi

Electronic café (e-café) bhawikarsu yang ada di SMA negeri 3 Malang ini berdiri sejak tahun 2016. Electronic café (e-café) bhawikarsu ini awalnya merupakan,

(1) suatu program pemerintah yaitu dari Kementerian Pendidikan Nasional yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanamkan Pendidikan antikorupsi dikalangn pelajar dan pengelolanya sepenuhnya, diserahkan kepada pihak sekolah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 13 huruf c yang menyatakan:“dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan salah satunya disebutkan yaitu penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan”.

(2) pengembangan program Pendidikan karakter.

(3) perkembangan Electronic café (e-café) bhawikarsu yang ada di SMA negeri 3 Malang.

Latar belakang terbentuknya Electronic café (e-café) bhawikarsu ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi pada diri siswa-siswi di SMA negeri 3 Malang, dan dapat menjadi media pembelajaran pendidikan karakter, sehingga siswa-siswi dapat mempraktekkan secara langsung penguatan nilai karakter antikorupsi di lingkungan sekolah. Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organic (Wayne dalam buku Soebagio Atmodiwiro, 2000:37). Pendidikan di sekolah berperan dalam menguatkan karakter antikorupsi karena sangat penting untuk perkembangan siswa-siswi sebagai wadah pembentukan kepribadian yang baik. Menurut Suyanto (dalam Azzet, 2011:16) menuliskan bahwa karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan secara terpadu pada setiap kegiatan sekolah. Setiap aktivitas peserta didik di sekolah dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan karakter, dan memfasilitasi peserta didik berperilaku sesuai nilai-nilai yang berlaku. Terbentuknya Electronic café (e-café) bhawikarsu di SMA negeri 3 Malang adalah fasilitas di sekolah yang dapat menjadi wadah edukasi siswa-siswi untuk menguatkan nilai karakter antikorupsi. Menurut Megawangi (dalam Kesuma,2011:15) mendeskripsikan Pendidikan karakter sebagai, “sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkunganya”.

2. Operasional electronic café (e-café) bhawikarsu di sma negeri 3 malang

Electronic café (e-café) bhawikarsu ini merupakan program unggulan di SMA Negeri 3 Malang, dalam operasionalnya memiliki prosedur yang harus diikuti dan dilaksanakan. Menurut pandangan Mulyadi (2008:5) menyatakan bahwa:

“Prosedur adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”

Pelaksanaan di Electronic café (e-café) bhawikarsu sepenuhnya dikelola secara langsung oleh sekolah, pihak luar tidak ada yang ikut mengelolanya, pihak luar biasanya hanya memberikan bantuan materiil berupa dukungan moral. di Electronic café (e-café) bhawikarsu hanya menjual makanan dan minuman saja, tidak menjual alat-alat kebutuhan sekolah, seperti alat tulis dan sebagainya karena itu disediakan di koperasi sekolah. Electronic café (e-café) bhawikarsu.

Konsep Electronic café (e-café) bhawikarsu ini merupakan suatu sistem transaksi dengan tidak melibatkan adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli, proses jual beli yang dilaksanakan sepenuhnya dibawah sistem operasi komputer dengan memanfaat teknologi. Konsep Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik    Transaksi pasal 1 yang menyatakan:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”.

Transaksi yang dilakukan di Electronic café (e-café) bhawikarsu diharuskan dengan menggunakan uang non tunai atau e-money. Pengertian electronic money menurut Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 adalah alat pembayaran yang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

a. Diterbitkan atas nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit

b. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media sever atau chip

c. Sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut

d. Nilai uang elekronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

e. mengatur mengenai perbankan.

Cara menjual dan membeli makanan di Electronic café (e-café) bhawikarsu adalah sesuai dengan konsep pelaksanaanya yaitu, “pilih sendiri, ambil sendiri, bayar sendiri” dengan mengedepankan sikap jujur, mandiri dan cashlles society. Transaksi dilakukan secara mandiri, yaitu dengan memilih, mengambil makanan maupun minuman yang di inginkan dan melakukan pembayaran dengan E-Café Card atau B-Cash ke dalam sistem. Menurut Haricahyono (1995:202) mengemukakan bahwa “anak-anak pelu belajar menggunakan akal dan penalarannya, utamanya di dalam menghadapi berbagai situasi pengambilan keputusan yang serba mendua”. Electronic café (e-café) bhawikarsu ini memberirikan kesempatan untuk siswa-siswi dalam menentukan sikap dan perbuatan yang dilakukan, akan berbuat jujur atau berbuat curang, dengan seperti itu karakter dan mental peserta didik akan terbentuk dari pembiasanan yang dilakukan setiap harinya.

3. Penguatan nilai karakter antiorupsi melalui implementasi electronic café (e-café) bhawikarsu

Pelaksanaan program electronic café (E-Café) bhawikarsu di SMAN 3 Malang mengandung nilai nilai karakter antikorupsi yang penting untuk diketahu dan dimiliki oleh peserta didik. Nilai-nilai yang terkandung dalam penyelenggaraan electronic café (E-Café) bhawikarsu itu diantaranya adalah nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai bertanggung jawab dan nilai kemandirian. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat (Sutarjo dalam Prasetya, 2015:8). Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki setiap orang. Sifat kejujuran perlu ditanamkan dalam diri seseorang sedini mungkin karena dengan kejujuran akan sangat memberikan manfaat bagi diri baik sekarang maupun di waktu yang akan datang. Penanaman sifat kejujuran di sekolah harus ditekankan sebab tujuan pendidikan tidak hanya berujung pada peningkatan kecerdasan intelegensi semata, namun juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sikap dan perilaku. Menurut Helmanita, dkk (2006:217) “kejujuran secara umum dimaknai sebagai kualitas manusia yang menyatakan dan melakukan tindakan dengan benar dan patut, semaksimal kemampuanya”.

Pendidikan karakter berperan penting dalam pembentukan karakter siswa-siswi SMAN 3 Malang, karena didalamnya terdapat nilai-nilai pengembangan karakter sesuai dengan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bab 1 pasal 3 dengan tegas menyatakan bahwa :

Penguatan pendidikan karakter (PPK) dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Penguatan karakter antikorupsi dapat dilakukan melalui melalui faktor lingkungan dan dengan menggunakan strategi yang tepat, antara lain yaitu keteladanan, intervensi, pembiasaan yang dilakukan secara konsisten dan penguatan. Dengan kata lain, perkembangan dalam penguatan karakter memerlukan keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus-menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara berkelanjutan dan melakukan penguatan, serta harus diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila.

4. Hambatan dan solusi sekolah dalam penguatan nilai karakter anti korupsi melalui implementasi electronic café (e-café) bhawikarsu di SMA negeri 3 Malang

Pelaksanaan electronic café (E-Café) bhawikarsu tentunya tidak terlepas dari hambatan yang harus dihadapi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235), menjelaskan yang dimaksud dengan hambatan adalah hal yang menjadi penyebab atau karena hanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan. Pelaksanaan program electronic café (E-Café) bhawikarsu di SMAN 3 Malang dari awal berdirinya pada tahun 2016 sampai sekarang tahun 2019, tentunya tidak sedikit hambatan yang telah dihadapi. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah

(1) konsep e-café bhawikarsu

(2) adanya gangguan oleh sistem dan kelistrikan

(3) sistem electronic café belum mampu mengantisipasi kecurangan.

Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengantisipasi, mencegah dan meminimalisir hambatan yang terjadi sekolah memberikan solusi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:1250), upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya sekolah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi adalah

(1) melakukan evaluasi pelaksanaan program electronic café (E-Café) bhawikarsu

(2) menjalankan tata tertib dan peraturan yang ada. Hambatan yang dialami tersebut masih bisa diatasi, electronic café (E-Café) bhawikarsu masih tetap bertahan sampai saat ini dan diharapkan akan terus berkembang di SMAN 3 Malang.

 

III. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan secara spesifik, pada bagian ini akan dijelaskan dengan singkat mengenai

(1) simpulan dan

(2) saran dari artikel ini tentang penguatan nilai karakter anti korupsi melalui implementasi electronic café (e-café) bhawikarsu di SMA negeri 3 malang.

 

3.1. Kesimpulan

Terbentuknya electronic café (e-café) bhawikarsu di SMA negeri 3 Malang awalnya merupakan, suatu pengembangan program dari Kementerian Pendidikan Nasional yang bekerja sama dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan pengelolaan sepenuhnya oleh pihak sekolah. Operasional electronic café (e-café) bhawikarsu memiliki prosedur yang harus diikuti dan dilaksanakan, diantara prosedur tersebut adalah sistem pengelolaan di electronic café (e-café) bhawikarsu, makanan dan minuman yang dijual di electronic café (e-café) bhawikarsu dan cara membeli makanan dan minuman yang ada di electronic café (e-café) bhawikarsu.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan electronic café (E-Café) bhawikarsu itu diantaranya adalah nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai bertanggungjawab dan nilai kemandirian. Hambatan pelaksanaan electronic café (E-Café) bhawikarsu adalah

(1) konsep electronic café (E-Café) bhawikarsu

(2) adanya gangguan oleh sistem dan kelistrikan

(3) sistem electronic café belum mampu mengantisipasi kecurangan. Solusi atas hambatan yang telah dihadapi tersebut adalah

(1) melakukan evaluasi pelaksanaan program e-café bhawikarsu

(2) menjalankan tata tertib dan peraturan yang ada di electronic café (E-Café) bhawikarsu di SMAN 3 Malang.

3.2. Saran

Siswa-siswi SMAN 3 Malang diharapkan mampu untuk terus selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dan nilai-nilai yang sesuai dengan pencasila. Hal tersebut dapat dimulai dari hal kecil seperti pada saat membeli harus besikap dan berperilaku jujur, disiplin, mandiri dalam memilih, mengambil dan membayar barang yang diinginkan.

Serta dengan mengedepankan sikap bertanggung jawab penuh atas tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan. Pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus kedepanya akan berdampak positif dan bermanfaat tidak hanya untuk lingkungan sekolah tertapi bermanfaat untuk lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

 

DAFTAR RUJUKAN

Azzet, A. M. 2011. Urgensi Pendidikan Karakter Di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar Dan Kemajuan Bangsa (Sadra,Ed). Jogjakarta. (Online) , (http://ejournal.uajy.ac.id/458/3/2MIH1604.pdf), diakses 5 april 2019.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2002. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat. Jakarta: BKPN. Tim Pengkajian SKPN

Balai Pustaka. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.

Haricahyono, & Cheppy. 1995. Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral. Semarang: IKIP Semarang Press

Helmanita, dkk. 2006. Pendidikan Anti Korupsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prasetya, M.A. 2015. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Tradisi Mantenan Tebu Dalam Rangka Buka Giling di Pabrik Gula Modjopanggoong Kabupaten Tulungagung. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FIS UM.

Kesuma, D., Triatna, C., &Permana J. 2011. Pendidikan Karakter: Kajian Teori Dan Praktek Di Sekolah (Wardan,Ed). Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Mulyadi.2008. Sistem Akuntansi. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Transaksi

Undang-Undang Nomor 30 Pasal 13 Huruf C Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi