SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

IMPLENTASI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI SMK NEGERI 1 BATU

Nita Devia Putri

Abstrak


IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI SMK NEGERI 1 BATU

Nita Devia Putri, Edi Suhartono, Ketut Diara Astawa Universitas Negeri Malang

Email: devianita03@gmail.com

 

Abstrak

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Biaya pendidikan yang semakin mahal ditandai dengan semakin meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua/wali siswa. Pemerintah Kota Batu memiliki strategi tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batu yaitu dengan mengeluarkan program pendidikan gratis bagi sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Batu. Jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjadi sasaran utama pelaksanaan program ini. Melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017 menjadi dasar hukum diberlakukannya program pendidikan gratis di Kota Batu. Program pendidikan gratis ini bersumber dari dana APBD Kota Batu bidang pendidikan. Hal yang menarik dari adanya program pendidikan gratis ini yaitu tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan pendidikan gratis ini, baik siswa yang berdomisili di Kota Batu maupun luar Kota Batu selama menempuh pendidikan di Kota Batu akan mendapatkan hak yang sama. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk,

(1) mengetahui implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu;

(2) mengetahui dampak implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu;

(3) mengetahui kendala yang dialamu dalam implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu;dan

(4) mengetahui upaya untuk mengatasai kendala dalam implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis deskriptif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Batu dan SMK Negeri 1 Batu. Prosedur yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan penelitian yaitu berupa instrumen manusia, dalam artian peneliti sendiri. Kegiatan analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verivikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam menjaga kabsahan data dilakukan uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan penelitian dan triangulasi.

Adapun hasil temuan penelitian sebagai berikut: Pertama, implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu sasarannya adalah seluruh siswa yang bersekolah di SMK Negeri 1 Batu, baik yang berdomisili di Kota Batu maupun dari luar Kota Batu. Wujud pemberian dana BOSDA ke sekolah berupa uang yang kemudian dikelola sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Pelaksana program pendidikan gratis adalah Tim Manajemen Kota Batu dan Tim Manajemen SMK Negeri 1 Batu . Prosedur penyaluran dana BOSDA langsung di transfer ke rekening sekolah masing-masing sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017. Kedua, dampak implementasi program pendidikan gratis bagi Pemerintah Kota Batu yaitu tugas dan urusan Dinas Pendidikan Kota Batu semakin bertambah dan dengan adanya program pendidikan gratis di Kota Batu dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dampak bagi SMK Negeri 1 Batu yaitu memberikan kemudahan dalam pendanaan pengadaan buku pelajaran, sekolah tidak akan menarik pungutan biaya kepada siswa dan pembenahan sarana serta prasarana yang sedikit terhambat. Bagi siswa SMK Negeri 1 Batu berdampak dalam meringankan sebagian biaya orang tua/wali siswa dan penurunan semangat belajar siswa. Ketiga, kendala dalam proses implementasi pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu yaitu adanya keterlambatan pencairan dana BOSDA, peraturan pelaksana BOSDA yang perlu dilakukan pembaharuan, kegiatan pembelajaran produktif yang harus direncanakan dengan matang dan semangat belajar siswa yang menurun. Keempat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu adalah dengan mencari dana talangan, memberikan masukan serta evaluasi kepada Dinas Pendidikan Kota Batu, bekerjasama dengan suplier dan menerapkan secara disiplin tata tertib sekolah.

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Pemerintah Kota Batu yaitu lebih teliti dan cermat dalam mengevaluasi jalannya program dan perlu dipertimbangkan lagi apakah juklak dan juknis BOSDA selama ini yang berlaku perlu untuk dilakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan diharapkan agar pemerintah daerah Kota Batu dapat terus menjalankan kebijakan pendidikan gratis ini. Bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaanya lebih teliti untuk monitoring dan evaluasi program di masing-masing jenjang pendidikan agar kendala yang terjadi dapat diselesaikan dan tidak akan terjadi dikemudian hari. Kualitas pelayanan dari Dinas Pendidikan diharapkan lebih adil dan merata. Bagi pihak SMK Negeri 1 Batu diharpkan lebih tegas dalam mensisiplinkan siswanya dan merapkan tata tertib sekolah dengan baik agar siswa yang mengalami kemunduran dalam motivasi belajar dapat bersemangat lagi. Sedangkan bagi siswa SMK Negeri 1 Batu yaitu sebaiknya lebih menumbuhkan semangat belajarnya meskipun menikmati program pendidikan gratis yang diterapkan di Kota Batu agar esensi pendidikan nasional tidak terabaikan.

Kata kunci : implementasi program, program pendidikan gratis

Konsep pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini berarti bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Pendidikan nasional diberikan kepada masyarakat dengan tujuan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta peradaban agar manusia Indonesia bermartabat dalam kehidupannya. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur N0. 9 Tahun 2014 pasal 9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa: “Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tanpa memungut biaya”. Kebijakan tersebut sebagai upaya penerapan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan peningkatan kecerdasan sumber daya manusia Indonesia.

Pendidikan nasional di Indonesia meskipun dalam konstitusi sudah memiliki landasan hukum yang kuat, akan tetapi pada kenyataannya belum dapat dilaksankan sesuai harapan. Banyak persoalan pendidikan yang belum tuntas, seperti belum semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dan masalah pelayanan pendidikan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan pendidikan bagi masyarakat seharusnya diimplementasikan  sesuai dengan konstitusi yang berlaku, karena pada dasarnya pendidikan bukan saja hak kalangan tertentu tetapi wajib diberikan kepada masyarakat secara adil dan merata.

Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sering disebut wajib belajar 9 tahun melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan konstitusi tentang hak seluruh masyarakat mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 13 telah mendesentralir beberapa urusan wajib kedaerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain urusan tentang pendidikan. Kebijakan desentralisasi urusan ini telah memberikan keleluasaan wewenang bagi pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah turut bertanggung jawab pada perkembangan pendidikan di daerahnya.

Dengan demikian pemerintah pusat hanya memberikan bantuan pendidikan gratis sampai satuan tingkat pertama, berbeda halnya dengan Kota Batu. Program rintisan wajib belajar 12 tahun tetap diberlakukan di Kota Batu meskipun pada satuan tingkat menengah kewenangannya telah resmi diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Kota Batu dengan tegas menyatakan bahwa biaya pendidikan untuk tingkat satuan menengah tetap gratis. Kebijakan ini diberikan karena pemerintah kota ingin menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa mendatang. 

Kebijakan pendidikan gratis terdapat di Kota Batu melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa: “Maksud diberikannya BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah” dan pasal 4 menyatakan bahwa: “BOSDA diberikan kepada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi TK/RA/BA/ABA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, serta SLB”.

Pemberian BOSDA dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang penyalurannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dua kali dalam satu tahun. Besarnya pemberian BOSDA untuk kegiatan operasional ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan pagu anggaran pada tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian adanya BOSDA dapat bermakna gratis dalam penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah dan siswa tidak membayar biaya sejak masuk sekolah sampai lulus.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis oleh Pemerintah Kota Batu diberikan kepada siswa dengan jaminan gratis biaya masuk, SPP, kegiatan ekstrakulikuler dan buku paket pelajaran yang tersedia di perpustakaan. Sedangkan untuk seragam dan kebutuhan pendidikan yang lain tetap ditanggung oleh orang tua siswa. Kota Batu pada pelaksanaan penerimaan siswa baru tidak menggunakan sistem zonasi sehingga siswa yang berdomisili di luar Kota Batu tetap mendapatkan akses pendidikan gratis dari pemerintah kota.

 

Bahasan

Pada bagian ini dijelaskan secara spesefik mengenai

(1) Bagaimana implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu?

(2)Bagaimana dampak implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu?

(3)Apa kendala yang dialami dalam implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu?

(4)Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu?

 

Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMK Negeri 1 Batu

Program pendidikan gratis yang berlakukan di Kota Batu pada dasarnya merupakan perwujudan dari tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “mencerdaskan kehidupan bangsa”, hal itu dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang baik dan terarah. Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mewajibkan Pemerintah Pusat untuk memberikan layanan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia. Pemberian layanan pendidikan tersebut berupa pengalokasian dana minimal dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.

Adanya reformasi kemerdekaan Indonesia yang menuntut perbaikan dalam segala bidang terutama bidang pendidikan, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi pendidikan yang ada diwilayahnya. Hal tersebut sesuai dengan konsep desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan dengan undang-undang tersebut, pendidikan menjadi urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan termasuk dalam urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adanya pembagian kewenangan atas urusan pendidikan pada dasarnya sangat membantu pemerintah pusat dalam proses pemberian layanan pendidikan secara merata bagi warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Huda (2010:21) yaitu: “Penyerahan sebagian wewenang pendidikan tersebut digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta mengurangi adanya ketimpangan pendanaan daerah”.

Pemerintah Daerah Kota Batu memiliki kewenangan yang luas untuk merencanakan, memutuskan, mengatur, dan memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kota Batu. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta konsep otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah Kota Batu telah membuat program pendidikan gratis bagi masyarakat Kota Batu pada semua jenjang pendidikan. Progam pendidikan gratis tersebut pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Kota Batu, salah satunya untuk mengurangi angka putus sekolah dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Batu. Program pendidikan gratis bagi semua jenjang pendidikan ini merupakan strategi Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan jalan memanfaatkan dana APBD Kota Batu dalam proses penyelenggaraannya. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pendidikan merupakan bentuk perwujudan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kota Batu yang dilaksanakan secara adil dan merata. Amanah dari pasal 31 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengelolaan dana untuk sektor pendidikan yang diambilkan minimal dua puluh persen dari APBN dan SPBD telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.

Program pendidikan gratis bagi semua jenjang pendidikan ini, secara sah diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Sasaran dalam program pendidikan gratis ini adalah siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang dasar dan menengah di Kota Batu. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), SDLB dan atau yang sederajat, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMPLB dan atau yang sederajat, baik yang bersifat negeri maupun swasta. Jenjang pendidikan menengah sesuai dengan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), SMALB dan atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berstatus negeri maupun swasta.

 

1) Sasaran Program Pendidikan Gratis di SMK Negeri 1 Batu

Pada temuan penelitian tentang implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu ini yang menjadi sasaran dalam program tersebut adalah seluruh siswa yang bersekolah di SMK Negeri 1 Batu. Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dinyatakan bahawa siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Batu adalah siswa yang bersekolah di lingkungan Pemerintah Kota Batu meskipun bukan warga yang berdomisili di Kota Batu.

Program pendidikan gratis yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batu dengan jalan menggratiskan biaya operasional sekolah dan membantu meringankan sebagian biaya orang tua siswa. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pendidikan bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya siswa Kota Batu untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

 

2) Wujud Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMK Negeri 1 Batu

Wujud implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu berupa pemberian uang yang ditransfer langsung ke rekening sekolah dan kemudian sekolah yang berhak mengelola dana tersebut untuk keperluan yang ada di sekolah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan bantuan biaya operasional sekolah untuk membiayai segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan operasional sekolah. Bantuan dana tersebut pada dasarnya tidak diberikan dalam bentuk uang kepada siswa melainkan dalam bentuk barang seperti buku cetak, LKS, buku paket dan pembiayaan terkait pembelajaran di sekolah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kegiatan pembelajaran dan mengantisipasi penyalahgunaan oleh siswa.

SMK Negeri 1 Batu merupakan peserta penerima BOS dari pemerintah pusat, namun karena Pemerintah Kota Batu telah memberikan kebijakan pendidikan gratis untuk seluruh sekolah di Kota Batu maka SMK Negeri 1 Batu tetap menerima bantuan pendidikan gratis. Pada dasarnya dana BOS yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat itu digunakan untuk pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Menurut ketentuan dalam Permendikbud RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pemendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS tersebut diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah seperti:

(a) pengembangan perpustakaan yaitu sekolah wajib menyediakan buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku panduan guru sesuai kurikulum yang digunakan;

(b) penerimaan peserta didik baru;

(c) kegiatan pembelahjaran dan ektrakulikuler;

(d) kegiatan evaluasi pembelajaran;

(e) pengelolaan sekolah;

(f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;

(g) langganan daya dan jasa;

(h) pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;

(i) pembayaran honor; dan

(j) pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran.

 

3) Pelaksana Program Pendidikan Gratis di SMK Negeri 1 Batu

Tim Manajemen Kota Batu adalah Dinas Pendidikan Kota Batu. Pada implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu, tugas utama Tim Manajemen Kota Batu antara lain:

(a) melakukan pendataan jumlah siswa;

(b) mengusulkan alokasi dana kepada SMK Negeri 1 Batu;

(c) melakukan sosialisasi kepada SMK Negeri 1 Batu;

(d) mengusulkan pencairan dan penyaluran dana BOSDA di SMK Negeri 1 Batu;

(e) melakukan pembinaan terhadap SMK Negeri 1 Batu dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA dari Pemerintah Kota Batu;

(f) merencanakan dan melakukan monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaan program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu; dan

(g) mengirimkan laporan pelaksanaan program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu kepada Walikota Batu.

Tim Manajemen Sekolah terdiri dari penanggung jawab dan Tim Pelaksana. Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batu dan Tim Pelaksana merupakan Bendahara SMK Negeri 1 Batu. Tugas Tim Manajemen SMK Negeri 1 Batu adalah:

(a) mengisi dan menyerahkan data siswa SMK Negeri 1 Batu kepada Dinas Pendidikan Kota Batu;

(b) melaporkan perubahan data setiap semester;

(c) melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima oleh siswa SMK Negeri 1 Batu dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu;

(d) mengelola dana BOSDA dari Pemerintah Kota Batu secara bertanggung jawab dan transparan;

(e) bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana subsidi pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu; dan

(f) melaporkan penggunaan dana BOSDA dari Pemerintah Kota Batu kepada Dinas Pendidikan.

Pembentukan struktur organisasi dalam melaksanakan program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu tidak terlepas dari proses administrasi pendidikan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Asnawir (1005:14) bahwa salah satu fungsi administrasi pendidikan berupa organizing atau pengorganisasian yang mana dalam langkah pengorganisasian harus memperhatikan penentuan dan pendistribusian kerja. Adanya pembagian tugas dan kewenangan serta tanggung jawab anatara Tim Manajemen Kota Batu dan Tim Manajemen SMK Negeri 1 Batu pada dasarnya adalah untuk mempermudah proses implementasi program. Masing-masing Tim Manajemen harus terus berkoordinasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan atau menyimpang dari tujuan program. Menurut pendapat Sabri (2005: 16), “Tanpa adanya koordinasi akan terjadi pemborosan uang, tenaga, dan waktu yang sangat banyak”. Oleh karena itu, koordinasi dalam suatu organisasi itu sangat penting.

 

4) Prosedur Penyaluran Bantuan Dana Pendidikan Gratis di SMK Negeri 1 Batu

Demi kelancaran proses penyaluran dana BOSDA untuk sekolah-sekolah di wilayah Kota Batu harus sesuai prosedur yang telah diatur dalam pasal 8 Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017 yaitu: “(1)BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2)Penyaluran dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaan. (3)Petunjuk Teknis mengenai mekanisme pengelolaan BOSDA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan”.  Pengajuan dana pendidikan gratis dilakukan oleh bendahara SMK Negeri 1 Batu sesuai dengan jumlah siswa tahun ajaran 2018/2019. Pengajuan dana tersebut ditujukan untuk Dinas Pendidikan Kota Batu. Setelah pengajuan dana disetujui, Dinas Pendidikan Kota Batu langsung mentransfer uang ke rekening sekolah.

Uang yang telah diterima sekolah selanjutnya dikelola untuk kegiatan pembelajaran setiap harinya. Namun, pada implementasinya sekolah tidak memberikan secara mentah uang yang didapatkan, tetapi diberikan kepada siswa dalam bentuk barang ataupun kegiatan kesiswaan dan ektrakulikuler yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsono (2007:51) yaitu: “Sekolah gratis adalah sekolah dimana anak-anak dan orang tua tidak harus membayar biaya yang dikelola oleh sekolah misalnya: SPP, uang pembangunan, uang pendaftaran, dan uang buku”. SMK Negeri 1 Batu hanya berhak menggunakan dana BOSDA sesuai dengan RKAS. Berbeda dengan BOSNAS dari pemerintah pusat yang menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mengelola dana yang telah diberikan, sehingga sekolah di berikan kebebasan dalam perncanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini telah diatur dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Semua petunjuk teknis dalam pengelolaan BOS dari pemerintah pusat sudah tercantum dalam peraturan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan tersebut.

 

Dampak Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMK Negeri 1 Batu

1) Bagi Pemerintah Kota Batu

Dinas Pendidikan selaku induk pelaksana program pendidikan gratis di Kota Batu  bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Batu dalam melaporkan hasil implementasi program pendidikan gratis ini. Adanya program pendidikan gratis yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batu ini menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban Dinas Pendidikan semakin banyak. Tugas utama pelaksanaan program pendidikan gratis diserahkan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Batu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.

Dampak positif dari implementasi pendidikan gratis di Kota Batu yaitu mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi masyarakat khususnya Kota Batu. Dengan adanya program pendidikan gratis menyebabkan tidak ada lagi siswa SMK Negeri 1 Batu yang putus sekolah. Pada dasarnya tujuan pendidikan gratis ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memberikan biaya pendidikan gratis di setiap sekolah di Kota Batu dan mampu meringankan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua.

 

2) Bagi SMK Negeri 1 Batu

Program pendidikan gratis di Kota Batu dalam proses implementasinya memberikan keuntungan kepada pihak sekolah. Pihak sekolah sudah tidak perlu bersusah payah untuk mengurusi pengadaan buku baik paket maupun LKS, biaya praktik produktif, biaya kegiatan kesiswaan dan ektrakulikuler, karena itu semua telah ter-cover dengan dana BOSDA yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu. Pihak sekolah merasa terbantu dengan adanya program pendidikan gratis ini, dengan begitu sekolah bisa fokus untuk meningkatkan mutu serta layanan pendidikan di SMK Negeri 1 Batu.

Program pendidikan gratis tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif bagi SMK Negeri 1 Batu dalam proses implementasinya. Dampaknya yaitu membuat sekolah tidak dapat membenahai sarana dan prasarana sekolah yang tidak tercantum dalam RKAS. Sekolah tidak dapat melakukan pembenahan sendiri karena tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki ataupun menambah sarana dan prasarana. Kemudian sumber keuangan sekolah yang berasal dari APBD Kota Batu menyebabkan kegiatan-kagiatan sekolah yang tidak tercantum dalam RKAS tidak dapat dilaksanakan.

 

3) Bagi Siswa SMK Negeri 1 Batu

Dampak negatif dengan adanya program pendidikan gratis ini membuat semangat belajar sebagian siswa menjadi menurun. Karena siswa tidak perlu lagi memikirkan tanggung jawab atau target yang harus mereka capai. Siswa dengan kategori seperti ini membutuhkan bimbingan dan perhatian khusus oleh pihak sekolah. Hal ini tidak boleh terus dibiarkan karena kepribadian anak khususnya di Kota Batu mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan yang mereka tempati.

 

Kendala dalam Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMK Negeri 1 Batu

a. Keterlambatan pencairan dana BOSDA

b. Peraturan Pelaksanaan BOSDA yang perlu pembaharuan

c. Kegiatan pembelajaran produktif yang perlu direncanakan

d. Semangat belajar siwa yang menurun

 

Upaya dalam Mengatasi Kendala dalam Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMK Negeri 1 Batu

a. Mencari dana talangan

b. Memberikan masukan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Kota Batu

c. Bekerjasama dengan suplier

d. Menerapkan tata tertib sekolah secara disiplin

 

Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut.

 

Simpulan

Implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu pada dasarnya untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan siswa dan orangtua/wali siswa serta menambah angka partisipasi sekolah masyarakat Kota Batu.

(a) Sasaran dalam program pendidikan gratis di Kota Batu adalah seluruh siswa baik yang berdomisili di Kota Batu maupun diluar Kota Batu tetapi sedang menempuh pendidikan di lingkungan pemerintahan Kota Batu.

(b) Wujud implementasi program pendidikan gratis di Kota Batu yaitu pemberian bantuan dana operasional sekolah yang diwujudkan dalam bentuk:

(1) pemberian LKS;

(2) penyediaan buku paket;

(3) penggratisan biaya SPP; dan

(4) pembiayaan kegiatan sekolah lainnya.

(c) Pelaksana program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu yaitu Tim Manajemen Kota Batu dan Tim Manajemen SMK Negeri 1 Batu.

(d) Prosedur penyaluran dana pendidikan gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di SMK Negeri 1 Batu, hal itu diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017.

Dampak implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu bagi:

(a) Pemerintah Kota Batu yaitu

(1) tugas dan urusan yang ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Batu semakin bertambah karena merupakan induk pelaksana program pendidikan gratis di Kota Batu;

(2) meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kota Batu.

(b) SMK Negeri 1 Batu antara lain:

(1) memberikan kemudahan pada sekolah dalam pendanaan buku pembelajaran;

(2) sekolah tidak ingin menarik pungutan uang kepada siswa;dan

(3) pembenahan sarana dan prasarana sekolah yang sedikit terhambat.

(c) Siswa SMK Negeri 1 Batu antara lain:

(1) membantu meringankan sebagian biaya yang dikeluarkan orang tua untuk pendidikan anaknya;

(2) semangat belajar sebagian siswa yang menurun.

Kendala yang terjadi dalam implementasi pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu yaitu

(a) adanya keterlambatan dalam pencarian dana BOSDA;

(b) peraturan pelaksana BOSDA yang perlu pembaharuan;

(c) kegiatan pembelajaran produktif yang harus direncanakan; dan

(d) semangat belajar siswa yang menurun.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu yaitu

(a) mencari dana talangan;

(b) memberikan masukan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Kota Batu;

(c) bekerjasama dengan suplier; dan

(d) menerapkan secara disiplin tata tertib sekolah.

 

Saran

1) Bagi Pemerintah Kota Batu

Pemerintah Kota Batu sebaiknya lebih teliti dan cermat dalam mengevaluasi jalannya program pendidikan gratis di Kota Batu ini. Setelah pelaksanaan program yang berjalan hampir lima tahun ini masih ada kendala terkait pencairan dana diakhir penutupan buku semseter. Perlu dipertimbangkan lagi apakah pembaharuan juklak dan juknis BOSDA diperlukan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan gratis di Kota Batu. Dan diharapkan agar pemerintah daerah Kota Batu dapat terus menjalankan kebijakan pendidikan gratis ini.

 

2) Bagi Dinas Pendidikan Kota Batu

Dinas Pendidikan Kota Batu merupakan induk pelaksana dari program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kota Batu lebih teliti dalam monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan gratis di masing-masing jenjang pendidikan, agar kendala yang dialami oleh sekolah bisa terselesaikan dan tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Kualitas pelayanan Dinas Pendidikan diharapkan dapat adil secara merata dan lebih baik kepada siswa di Kota Batu.

 

3) Bagi SMK Negeri 1 Batu

Pihak SMK Negeri 1 Batu sebaiknya lebih tegas lagi dalam mendisiplinkan siswanya dan menerapkan tata tertib sekolah dengan baik agar siswa yang mengalami kemunduruan dalam motivasi belajar dapat semangat belajar lagi.

 

4) Bagi Siswa SMK Negeri 1 Batu

Siswa sebaiknya lebih bersemangat belajar meskipun dengan adanya program pendidikan gratis ini. Agar esensi pendidikan tidak terabaikan, sebagai seorang siswa harus bertanggung jawab dengan pendidikan yang di tempuh tanpa perlu diberikan perhatian lebih.

 

DAFTAR PUSTAKA

Amtu, O. 2013. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.

Anderson, James E. 2006. Public Policy Making: Sixth Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arsyad, Lincolin, Soeratno. 1995. Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.

Asnawir. 2005. Administrasi Pendidikan. Padang: IAIN IB Press.

Dalyono, M. 2009. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Danim, S. 2013. Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Depdikbud. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Dimyati dan Mudjiono. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Fattah, N. 2014. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hamalik, Oemar. 2002. Psikologi Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Al gensindo.

Harsono. 2007. Pembiayaan Pendidikan (Konsep Dasar Mikro, Meso dan Makro). Yogyakarta: Surayajaya Press.

Harsono. 2007. Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Surayajaya Pers.

Hasbullah, H,M. 2015. Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia Edisi 1 Cetakan 1. Jakarta: Rajawali PERS.

Huda, A.Y. 2010. Kajian Filosofis Otonomi Daerah Bidang Pendidikan. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Walikota. 2014. Peraturan Walikota Batu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah. Berita Daerah Kota Batu Nomor 10.

Peraturan Walikota. 2015. Peraturan Walikota Batu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Daerah untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah, serta Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Berita Daerah Kota Batu Nomor 2.

Peraturan Walikota. 2016. Peraturan Walikota Batu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Dasar Untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan Sekolah Luar Biasa serta Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Berita Daerah Kota Batu Nomor 2.

Peraturan Walikota. 2016. Peraturan Walikota Batu Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu. Berita Daerah Kota Batu Nomor 71.

Peraturan Walikota. 2017. Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Berita Daerah Kota Batu Nomor 3.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

 

Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.