SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Salabi Ahmad Ma'ruf Nur

Abstrak


ABSTRAK

Salabi, A.M.N. 2019 Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing (1) Dr. Sri Untari, M.Si., (2) Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum.

 

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Masyarakat, Penyusunan RPJM Desa.

Praktik demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa Polorejo kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa bertujuan untuk mengetahui :

(1) peran pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

(2) partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

(3) factor pendukung partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Polorejo.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis pendekatan penelitian diskriptif kualitatif dengan  metode penelitian studi kasus. Sumber data penelitian ini adalah Kepala Desa Polorejo, Seketaris Desa Polorejo, Bendahara Desa Polorejo, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Polorejo, Kepala Dusun Beji, dan Bidan Desa Polorejo. Data dan informasi yang didapatkan oleh peneliti menggunakan : observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan cara hasil penelitian diharapkan sebagai suatu pola, penjelasan yang sesuai sebagai suatu pola, dan kemudian dibuat pola yang lebih sederhana. Untuk pengecekan keabsahan data meliputi uji: kepercayaan, kebergantungan, dan kepastian. Berikut ialah tahap penelitian dimana terdapat tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian, tahap pembuatan laporan.

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan kemusian dijabarkan sebagai berikut. Pertama, peran pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di desa Polorejo adalah sebagai fasilitator di mana pemerintah desa bertanggung jawab memberikan fasilitas berupa tempat pelaksanan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan memberikan pendanaan guna pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sebagai koordinator di mana juga jajaran pemerintah desa Polorejo juga harus ikut andil dalam  memberikan gagasan ide dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan yang terkahir adalah peran pemerintah desa sebagai pelaksana sendiri di mana pemerintah desa Polorejo sebagai otonomi wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa setelah Kepala Desa resmi dilantik dan penyusunan RPJM Desa bukan hanya beban pemerintah pusat namun juga tanggung jawab pemerintah desa sebagai otonomi desa. Kedua partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dimulai dari musyawarah dusun guna untuk menjaring aspirasi masyarakat tingkat dusun, selanjutnya musyawarah desa yang dilaksanakan setelah diadakan  musyawarah dusun di empat dusun yakni dusun Tamanan, Polorejo, Beji dan Bakalan guna untuk menggabungkan seluruh aspirasi masyarakat dan memilah mana saja yang harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan mana yang tidak dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dalam tim penyusun RPJM Desa yakni tim yang bertujuan untuk menyelaraskan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Polorejo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ponorogo, mengkaji keadaan desa Polorejo, dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Polorejo dalam bentuk buku. Ketiga faktor pendukung partisipasi masyarakat desa Polorejo dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Polorejo yakni

(1) aspek kesadaran politik yang tinggi di mana masyarakat menganggap bahwa hadir dalam musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa itu merupakan sebuah kewajiban karena sudah diundang dan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir dalam musyawarah dan keaktifan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya.

(2) status sosial yang tinggi di mana masyarakat yang ikut andil dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Polorejo hampir seluruhnya terdiri dari masyarakat yang memiliki status sosial di desa Polorejo mulai dari jajaran pemerintah desa, kader-kader desa, ketua RTdan RW, tokoh agama, dan beberapa orang yang dianggap memiliki pengaruh lebih di desa seperti orang yang dianggap kaya dan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi.

 

Berdasarkan  hasil penelitian maka diperoleh saran sebagai berikut: Bagi masyarakat desa Polorejo hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai bahan kajian untuk  penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa agar masyarakat desa terus dilibatkan dalam segala praktik demokrasi yang ada di desa Polorejo. Bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang hendaknya menjadikan hasil ini sebagai salah satu literature mengenai Praktik demokrasi masyarakat desa khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Bagi mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan, informasi, dan referensi untuk pembelajaran mengenai praktik demokrasi dalam masyarakat desa khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan dapat memberikan inspirasi kepada para calon penelitian lain untuk melakukan penelitian yang sama di bidang politik dan pemerintahan.