SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

MENGATASI MASALAH KEKERASAN ANAK DENGAN METODE SPP

Wenny Regina Wati

Abstrak


MENGATASI MASALAH KEKERASAN ANAK DENGAN METODE SPP

Wenny Regina Wati Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5

Surel: wennyregina9@gmail.com

 

Abstrak

Kekerasan anak adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak yang semakin hari jumlah kasus ini meningkat. Kurangnya kesadaran tentang hak-hak anak mengakibatkan berbagi perilaku menympang. Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah kekerasan anak. Solusi tersebut melalui metode SPP yaitu sosialisasi, penerapan dan penegakan hukum. Metode ini berfungsi mencegah peningkatan jumlah kekerasan anak sejak dini dan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya hak anak. Hasil akhir dari pemanfaatan metode ini adalah menurunnya jumlah kasus kekerasan anak dan orang tua akan lebih berhati-hati dalam mendidik anak.

 

Kata Kunci : kekerasan, metode SPP, sosialisasi, penerapan, penegakan hukum

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus yang marak di kalangan masyarakat. Bentuk kekerasan terjadi dengan berbagai macam latar belakang permasalahan terutama di lingkungan keluarga. Menurut WHO (Lidya:2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melainkan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial secara nyata ataupun tidak membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak.

Ketidakharmonisan keluarga dapat menimbulkan berbagai tindakan yang merugikan anak. Anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dan cinta dari orang tuanya, akan tetapi kenyataannya banyak anak yang mendapatkan perilaku menyimpang dari orang tuanya. Selain itu keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, pengaruh keadaan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan, anak yang tidak diinginkan atau anak lahir diluar nikah, dan pernikahan dini juga melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam news Liputan6.com menyebutkan bahwa pengaduan pelanggaran hak anak terus meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak dalam kurun waktu 2010-2015. Sekretaris Jenderal Komnas PA, Samsul Ridwan mengatakan jumlah aduan pada 2010 sebanyak 2.467 kasus, sementara pada tahun 2012 ada 2.637 kasus, meningkat lagi di tahun 2013 menjadi 2.676 kasus, kemudian pada 2014 sebanyak 2.737 kasus. Melihat 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam ada 2.898 kasus. Dilihat dari peningkatan jumlah kasus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kasus kekerasan anak.

Berdasarkan data diatas mulai dari kekerasan fisik, mental, dan seksual dengan  angka kekerasan masih tinggi begitu pula anak yang merasakan dampak kekerasan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak kekerasan anak dalam jangka pendek misalnya ditemukan luka lebam, luka bakar, patah tulang dan terjadi ganguan emosional seperti perubahan perilaku yaitu pendiam, menangis dan menyendiri. Selain itu dampak jangka panjangnya ditandai dengan kecacatan, kerusakan organ, depresi, cemas, dan kepribadian ganda.

Peningkatan yang signifikan menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dalam mengatasi masalah kekerasan anak di masyarakat. Berbagai tindakan sebagai wujud respon pemerintah dilakukan demi memperjuangkan hak-hak anak yang mengalami kekerasan. Dimulai dengan sosialisasi hak-hak anak dikalangan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Menciptakan keluarga yang terbuka guna meningkatkan keluarga yang harmonis. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak sebagai wujud jaminan perlindungan anak. Oleh karena itu, metode SPP diterapkan sebagai upaya mencegah peningkatan jumlah kekerasan anak akan dibahas dalam artikel ini secara lengkap dengan tahap-tahap realisasinya.

 

BAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar, (2) langkah realisasi, serta (3) kelebihan dan kekurangan metode SPP.

 

Konsep Dasar Metode SPP

Metode SPP adalah Sosialisasi,Penerapan dan Penegakan hukum, metode ini dikembangkan berdasarkan konsep Hurlock (1998) yang menyatakan sosialisasi adalah suatu proses seeorang memperoleh kemampuan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Tuntutan sosial yang dimaksud dikaitkan dengan cara mendidik anak dengan baik tanpa harus bertidak menyimpang,misalnya kekerasan terhadap anak. Sosialisasi ini mengenalkan para orang tua terhadap hak-hak anak yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mendidik anak ke depannya. Pembekalan seperti ini berfungsi sebagai alat kontrol dalam mendidik anak tanpa harus melanggar hak anak. Untuk itu orang tua pasti akan lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman apabila anak tersebut melakukan kesalahan.

Lingkungan keluarga yang harmonis juga diperlukan supaya dalam mendidik anak dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal. Maka dari itu cara untuk menciptakan keluarga harmonis juga perlu diberikan saat sosialisasi, sehingga diharapkan kedua hal ini dapat mengatasi peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak. Menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan,memasangkan (Ali, 1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu dengan maksud mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan Wahab (1990:45) adapun unsur-unsur penerapan meliputi adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok target atau sasaran yang diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, dan pelaksanaan. Dengan ini masayarakat khususnya para orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik tanpa melanggar peraturan yang ada, sekaligus dapat mengimplementasikan cara menciptakan keluarga harmonis.

Menurut Daradjat (1994) keluarga harmonis adalah setiap individu menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Keluarga harmonis memiliki pengaruh positif yang akan membawa pemikiran dan tindakan positif terhadap interaksi di lingkungan keluarga. Ciri-ciri keluarga harmonis yaitu mempunyai sikap tenggang rasa, tidak saling curiga, saling tolong menolong, memiliki hubungan yang penuh kasih sayang, dan adanya komunikasi yang efektif antar anggota keluarga.

Menurut Kant (Hairi:2012) hukum adalah keseluruhan syarat kehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Keseragaman hukum terhadap para pelanggar kekerasan terhadap anak sesuai dengan bentuk tindakannya. Hukum itu ada dan diperlukan karena tidak semua orang mematuhi peraturan. Apabila masyarakat yang tidak menerapkan sosialisasi dengan benar maka akan mendapatkan hukuman. Menurut Brost (Soeroso:1992) hukum adalah keseluruhan aturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan. Hukum akan bersifat memaksa dan mengikat bagi yang diaturnya dapat mengikat bagi yang melanggarnya. Para pelaku yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera. Penegakan hukum harus dilakukan dengan benar dan tegas kepada siapa pun sebagai upaya alat kontrol untuk mencegah peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak.

 

Tahap-Tahap Mengatasi Masalah Kekerasan Anak Dengan Metode SPP

Metode SPP dalam realisasinya terdiri atas beberapa tahapan yaitu tahap sosialisasi, tahap penerapan dan tahap penegakan hukum. Tahap- tahap realisasi metode SPP dijelaskan sebagai berikut:

 

Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder, kedua alur ini saling berhubungan satu sama lain. Sosialisasi primer menjelaskan secara rinci tentang hak anak sesuai dengan konvensi yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Selanjutnya sosialisasi sekunder memuat tentang cara menciptakan keluarga harmonis. Kedua alur sosialisasi ditujukan kepada orang tua agar dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak.

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai langkah awal bentuk respon pemerintah terhadap peningkatan jumlah kekerasan anak. Sosialisasi tentang hak anak dilaksanakan lebih awal karena masih banyak masyarakat khusus nya para orang tua belum memahami bahkan tidak mengetahui. Dilanjutkan dengan memberikan cara untuk menciptakan keluarga harmonis yang kondusif sebagai pendukung. Pendukung yang dimaksud adalah mendidik anak sesuai dengan materi sosialiasasi.

 

Tahap Penerapan

Tahap penerapan dilaksanakan sebagai bentuk implementasi atas kesadaran masyarakat akan pentingnya mendidik anak sesuai dengan materi yang diberikan saat sosialisasi. Pengantar pada tahap sosialisasi sepenuhnya akan diterapkan pada tahap ini dan dijadikan pertimbangan dalam segala tindakan. Apabila seorang anak melakukan kesalahan maka orang tua akan memberikan hukuman tanpa melanggar hak. Hukuman yang diberikan hendaknya bersifat positif dan dapat digunakan pelajaran kedepan bagi anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya.

Disamping itu jika keluarga harmonis sudah tercipta maka akan timbul sikap toleransi antar anggota keluarga, tetapi orang tua harus bersikap tegas dan tetap memberikan pembelajaran atas kesalahan yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar seorang anak tidak menyalahgunakan sikap toleransi yang sudah tercipta untuk hal negatif misalnya, beranggapan bahwa tidak ada tindakan setelah melakukan kesalahan dan anak tersebut bersikap inkonsistensi. Untuk itu sikap orang tua haruslah bijaksana dan tegas pada setiap keputusan yang dibuatnya.

 

Tahap Penegakan Hukum

Tahap penegakan hukum adalah wujud pengawasan saat setelah tahap penerapan, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak kekerasan. Penegakan hukum diperlukan karena masih ada para orang tua yang tidak menerapkan materi hasil sosialisasi, padahal sudah mengetahui tentang batasan-batasan dalam bertindak tetapi tetap saja masih melanggar. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas, dalam arti tidak memandang latar belakang pelakunya harus tetap mendapatkan hukuman, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (Asshiddiqie, 2014:128).

Indonesia adalah negara hukum dan berlaku supremasi hukum, bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi (Asshiddiqie, 2014:127). Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, yang dimaksudkan adalah ius suum cuique tribuere yaitu memberikan setiap orang yang menjadi bagian atau haknya menurut Sjachran Basah (Machmudin, 2013:23). Untuk itu pemerintah membuat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar hak anak tetap diakui.

 

Kelebihan dan Kelemahan

Metode ini sangat efektif untuk digunakan sebagai cara mengatasi peningkatan jumlah kekerasan anak seklaigus dapat mencegah para orang tua bertindak sewenang-wenang. Metode ini memiliki banyak kelebihan antara lain

(1) Orang tua mendapatkan pengantar untuk mendidik anak,

(2) Adanya alat kontrol dalam mendidik anak sehingga tidak melanggar hak-hak anak,

(3) Meningkatkan keharmonisan keluarga yang dapat mencegah tindakan menyimpang,

(4) Orang tua akan bertindak lebih bijaksana dalam memberikan hukuman terhadap anak.

Meskipun terdapat banyak kelebihan dari metode ini akan tetapi masih ada kekurangan yaitu sikap beberapa orang tua yang tempramental, sehingga acuh tak acuh terhadap pentingnya sosialisasi ini. Sikap ini timbul dikarenakan psikis orang tua yang masih belum matang akibat pernikan yang terlalu dini. Hal ini menyebabkan orang tua akan bersikap pasif terhadap pentingnya materi yang diberikan saat sosialisasi. Sikap pasif tersebut berdampak pada tahap penerapan yaitu tidak ada berpengaruhnya sama sekali. Untuk itu masih diperlukan antispasi dari pemerintah tentang penggalakan undang-undang tentang batas umur pernikahan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

 

SIMPULAN  DAN SARAN

Berdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut.

 

Simpulan

Pengenalan hak-hak anak melalui proses sosialisasi sebagai dasar atau pengentar orang tua untuk mendidik anak. Dengan adanya pengantar melalui sosialisasi diharapkan para orang tua terhindar dari perilaku menyimpang dalam mendidik anak. Selain sosialisasi tentang hak-hak anak terdapat juga ulasan tentang cara menciptakan keharmonisan keluarga. Terciptanya lingkungan yang harmonis memiliki pengaruh positif dalam segala tindakan ataupun keputusan sehingga akan bernilai baik. Pada tahap penerapan masih ada orang tua yang melakukan tindakan menyimpang tanpa mengindahkan materi yang diberikan saat sosialisasi. Maka dari itu dibutuhkan penegakan hukum yang berfungsi sebgaialat kontrol pengawasan agar hasil penerapan mendapatkan hasil maksimal. Penegakan hukum yang baik akan memberikan efek jera terhadap para pelaku kekerasan sehingga tidak mengulangi tindakan tersebut.

Tahap realisasi mulai dari proses sosialisasi,penerapan dan penegakan hukum saling berkaitan, apabila ketiga tahap tersebut dilaksanakan dengan benar maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Proses sosialisasi dibagi menjadi dua alaur yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Diantara kedua alaur sosialisasi salig berhubungan dan saling mendukung satu sama lain, karena ketika sosialisasi hak anak diterapkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis sehingga dibutuhkan penerapan yang sesuai dengan materi yang diberikan pada tahap sosialisasi primer maupun sekunder. Diharapkan kedua sosialisasi ini diterapkan dengan baik dan benar, apabila masih ada perilaku menyimpang sudah dipersiapkan penegakan hukum untuk memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan bersifat tegas bagi para pelaku kekerasan agar menimbulkan efek jera.

Kelebihan metode ini adalah efektivitas dalam implementasinya sehingga lebih cepat menurunkan angka peningkatan jumlah kekerasan anak. Selain itu juga dapat mencegah sejak dini agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Para orang tua tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Kelemahannya yaitu masih ada sebagian orang yang bersikap tempramental sehingga acuh tak acuh terhadap pentingnya sosialisasi ini. Sikap tersebut akan berdampak buruk pada pengaruh proses penerapan. Untuk itu diperlukan antisapsi dari pemerintah tentang batas umur pernikahan untuk mencegah pernikahan dini yang berakibat orang tua belum matang secara psikis.

 

Saran

Berdasarkan informasi yang telah disajikan pada bagian bahasan, metode ini bersifat efektif diterapkan guna mencegah peningkatan jumlah kekerasan anak. Akan tetapi masih tetap ada kekurangan dari metode SPP yaitu para orang tua yang bersifat tempramental dan acuh tak acuh. Hal ini dikarenakan orang tua yang belum matang secara psikis akibat pernikahan dini. Pernikahan sejak dini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat bahkan mulai membudaya.

Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk  lebih menegaskan tentang batas umur minimal untuk menikah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan ini pernikahan dini atau di bawah umur dapat dicegah secara tegas. Diharapkan para calon orang tua sudah matang secara psikis dan siap dalam membimbing atau mendidik anak kedepannya.

 

DAFTAR RUJUKAN

Ali, Lukman. 1995.  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Asshiddiqie, Jimly. 2014. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hairi, Wawan Muhwan. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Setia. 2012:22. Hurlock, Elizabeth. 1998.Perkembangan Anak. Jakarta : Erlangga.

Lidya. 2009. Pengaruh Kekerasan Pada Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. http://perfspot.com/asp=121153.

Liputan6.com oleh Putu Merta Surya Putra. Komnas PA:2015, Kekerasan Anak Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir . 22 Desember 2015 pukul 15.24 WIB.

Machmudin, Dudu Duswara. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: PT.Refika Aditama. R.Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. 1992:27. Zakiah Daradjat.1994.  Remaja Harapan dan Tantangan. Jakarta:Ruhama. http://digilib.unila.ac.id/3328/13/BAB%20II.pdf

 

http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98588/117398/F1211362854/IDN98588%20Idn.pdf http://www.peraturan.go.id/inc/view/11e47c7101f8fc1c8837313832323333.html