SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

PERANAN POLITISI PEREMPUAN DALAM MENDUKUNG KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU PERIODE 2014-2019

Ullimaz Zerlinda

Abstrak


KINERJA POLITISI PEREMPUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU PERIODE 2014-2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Ullimaz Zerlinda, Sri Untari, Suparman Adi Winoto Universitas Negeri Malang

Email: ullimazzerlinda@gmail.com

 

Abstrak

Kinerja adalah suatu hal yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi yang bertujuan untuk menunjukkan hasil kepada khalayak luas. Kinerja dapat dilihat dari bentuk program kerja yang telah dihasilkan baik individu, kelompok, maupun organisasi yang telah disepakati bersama. Tujuan dari kinerja adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera seperti yang dicita-citakan. Kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud jika tidak adanya kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki tugas untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian dengan judul . Kinerja Politisi Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Periode 2014-2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan kinerja, program-program kerja yang dicanangkan oleh politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Serta mengetahui tugas pokok dan fungsi politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu termasuk juga kendala-kendala yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dalam penelitian yakni gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batu. Beralamat di Jalan Hasanuddin, Junrejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Informan dalam penelitian ini yaitu Hj. Dewi Kartika, S.T. dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Shanti Vitria Dewi, S.T., S.H dari fraksi Parta Golkar, Katarina Dian Nefiningtyas dari fraki Partai Gerindra, Endang Susilaning Rahayu dari fraksi Partai PDI-Perjuangan, Nur Aulia Lishanti dari fraksi PAN, dan RR. Reni Agustini, S.H. dari fraksi Partai Demokrat. Analisis data yang dilakukan menggunakan cara koleksi data atau pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan  kesimpulan atau verifikasi data pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara  triangulasi sumber hal ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber .

Temuan penelitian ini adalah:

(1) Politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 4 program yakni program tarian sanduk yang dicanangkan oleh Katarina Dian Nefiningtyas selaku anggota komisi B dari Fraksi Partai Gerindra, program kerja tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Kota Batu tentang bahaya narkoba. Program kerja sosialisasi pemilu yang diinisiatif oleh Reni Agustina S.H. selaku anggota komisi B Fraksi Partai Demokrat, program kerja ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemilu di tahun pemilihan dan menaris simpatisan masyarakat agar beliau terpilih kembali di masa jabatan selanjutnya. Program kerja selanjutnya yakni pembuatan kebijakan tentang perempuan dan anak yang dibentuk oleh Hj. Dewi Kartika, S.T selaku anggota komisi C dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, program kerja tersebut bertujuan untuk menjamin kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antara peran laki-laki dan perempuan, dan menjamin kehidupan anak-anak dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan Program kerja RESES atau agenda untuk mendengar aspirasi dalam masyarakat yang diinisiati oleh Nur Aulia Lishanti, selaku wakil ketua Komisi A, fraksi PAN. Agenda RESES bertujuan agar anggota dewan mampu mengetahui aspirasi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Kota Batu.

(2) Tugas pokok dan fungsi dari politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara anggota dewan perempuan dan laki-laki. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu diantaranya, legislasi, pengawasan, dan anggaran.

(3) Pelaksanaan Program Kerja Oleh Politisi Perempuan dalam Dewan   Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu tahun 2014-2019 seperti yang telah diketahui memiliki pelaksanaan yang cukup baik hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan target atau tujuan yang politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu inginkan. Mulai dari program kerja tarian sanduk, sosialisasi pemilu, pembentukan kebijakan untuk perempuan dan anak, serta RESES atau agenda terjun ke masyarakat Kota Batu telah dilaksanakan dengan cukup baik. 

(4) Kinerja yang telah dilakukan oleh politisi perempuan dalam Dewan Perwajilan Rakyat Daerah periode 2014-2019 telah cukup baik, karena seluruh politisi perempuan berpendapat telah melaksanakan program dengan sebaik mungkin dan dengan tujuan yang telah diinginkan yakni untuk menyejahterakan masyarakat Kota Batu khususnya untuk menyeimbangkan peran perempuan dan laki-laki, serta perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak. (5) Kendala yang dihadapi oleh politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu tidak begitu banyak, termasuk dalam kendala pendidikan, subjek atau pribadi, pendidikan, maupun kendala biaya. Hanya saja terdapat satu anggota dewan perempuan yang memiliki kendala terhadap menejemen waktu antara kinerja dalam anggota dewan dan keluarga.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan:

(1) politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu perlu adanya suatu program tahunan dan program jangka panjang kepada rakyat agar tercipta suatu kondisi masyarakat yang progresif dan sejahtera. Hal ini dapat diberlangsungkannya suatu RESES yang lebih intens kepada masyarakat sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat merangkul segala lapisan masyarakat dan mewujudkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

(2) Kepada masyarakat diharapkan mampu menyampaikan aspirasinya secara baik dan dapat memberikan masukan atau saran kepada anggota dewan perempuan agar dapat memiliki kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

 

Kata Kunci : Kinerja, Politisi Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Kontribusi perempuan semakin berkembang seiring degan kemajuan pemikiran manusia di berbagai bidang kehidupan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang lemah dan irasional karena mengandalkan perasaan, melainkan perempuan pada masa kini juga memiliki kontribusi dalam bidang sosial masyarakat termasuk juga dalam bidang politik. . Perempuan tidak hanya identik dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan mengurus anak seperti paradigma lama atau patriakri, tetapi perempuan juga memiliki andil untuk berkontribusi di berbagai bidang kehidupan masyarakat terutama bidang politik. Representasi politik perempuan di Indonesia merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah gender (gender democracy). Menurut data kuantitatif, kuota parlemen kontribusi perempuan di tingkat ASEAN, bersumber dari Inter-Parliamentery Union (IPU), dalam kategori Majelis Rendah, Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan yang berada pada parlemen Indonesia berada di bawah 20%, tepatnya 19,8%.

Bila dibandingkan dengan rata-rata dunia, proporsi wanita dalam parlemen di Indonesia masih jauh di bawahnya. Diakses dari tirto.id, rata-rata dunia sebesar 23,6 persen wanita yang menduduki kursi di parlemen. Sedangkan, bila dibandingkan dengan negara Asia maupun ASEAN, posisi Indonesia berada di atasnya. Rata-rata proporsi perempuan dalam parlemen di negara Asia dan ASEAN masing-masing sebesar 19,7 persen dan 18,2 persen. Semenjak pemilu 1999 hingga 2014, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI belum mencapai angka 30 persen. Di Indonesia rupanya hal tersebut telah menghailkan sebuah kebijakan baru untuk membela kuota perempuan dalam parlemen. Hasilnya memang tampak ada kemajuan, sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang  No 2 Tahun 2008 secara eksplisit mengharuskan partai politik menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Sedang untuk mempertegas kuota 30% perempuan, pada pasal 55 ayat (2) setelah penjelasan pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengadopsi susunan daftar calon model zipper yang dimodifikasi dalam setiap tiga calon, sedikitnya terdapat satu calon perempuan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juga dapat menjadi titik terang kemajuan politik ramah gender di Indonesia. Keterlibatan politisi perempuan juga sebagai aktor politik pada parlemen mampu mengubah image politik yang selama ini kontras sekali dengan adanya kekuatan dari peran laki-laki yang lebih mendominasi. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pula, dapat ditarik sebuah benang merah mengapa kuota 30% yang telah dilegalkan oleh  pemerintah Indonesia masih belum bisa tercapai atau terpenuhi oleh masyarakat Indonesia khususnya bagi kaum perempuan. Sebagaimana halnya keterwakilan politisi perempuan pada parlemen di Kota Batu dengan jumlah 25 anggota yang masih memiliki keterwakilan 24% pada atau sekitar 6 orang keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019.

 

BAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai

(1) kinerja politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu;

(2) Program- kerja yang dicanangkan oleh politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Batu;

(3) Tugas pokok dan fungsi politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu;

(4) kendala-kendala yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat Kota Batu.