SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

AMANDEMEN UU DAN PEMBERIAN SANKSI DALAM KASUS KORUPSI

Mery Rahayu

Abstrak


AMANDEMEN UU DAN PEMBERIAN SANKSI DALAM KASUS KORUPSI

Mery Rahayu Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5

Surel : rahayumeri@gmail.com

 

Abstrak

Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi penanganan masalah kasus korupsi di Indonesia. Solusi ini berupa pemberian sanksi dan amandemen UU yang sudah ada. Hasil akhir dari pemanfaatan solusi ini adalah aturan yang lebih tegas lagi akan penyelesaian kasus korupsi yang ada.

 

Kata Kunci : Korupsi, hukum, sanksi, dan amandemen UU.

Di era modernisasi ini, korupsi bukanlah hal yang tabu lagi. Banyak orang di kalangan pemerintahan tidak segan-segan dalam melakukan korupsi. Para koruptor melakukan korupsi di segala bidang kehidupan.

Menurut Kartono (2010) “Korupsi merupakan gejala : salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi ; salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan Negara menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alas an hokum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri”. Sedangkan dalam Delict Korupsi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam Kartono, 2010) dijelaskan bahwa korupsi adalah “kejahatan atau kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang bias dikenai tindak dan sanksi hukum”.

Tidak semua perbuatan merampas hak orang lain bias dikatakan sebagai korupsi. Suatu tindakan bias dikategorikan dalam tindak korupsi jika memnuhi ciri-ciri seperti pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya dan dilakukan dengan rahasia (Alatas, 1987). Orang-orang yang melakukan korupsi biasanya adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik, ekonomi, maupun kegiatan social lainnya. Karena mereka memiliki akses dengan dunia luar yang dapat membuka jalan untuk melakukan tindak korupsi.

Orang-orang tersebut bisa melakukan tindak korupsi karena dunia ekonomi dan politik semakin maju bersamaan dengan kecepatan modernisasi ekonomi dan sosial. Bila dilihat pada saat ini banyak sektor-sektor ekonomi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat karena banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk membantu proses penghasilan barang. Dengan begitu maka dapat menimbulkan keuntungan yang besar. Selain itu, modernisasi juga menimbulkan perubahan-perubahan nilai yang paling mendasar di masyarakat, khusunya dalam hal norma-norma, harapan, prestasi, dan ambisi materiil. Orang yang melakukan korupsi sudah tidak peduli lagi bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar norma asalkan bisa mendapat keuntungan yang besar untuk dirinya. Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, modernisasi pada umunya tidak atau belum ditunjang oleh pengembangan lembaga-lembaga politik bahkan bersamaan dengan melemahnya institusi-institusi politik.

Dengan adanya tindakan korupsi tersebut maka akan menimbulkan dampak diantaranya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat dan menyusutnya pendapatan Negara. Hal-hal tersebut akan membuat masyarakat menjadi apatis terhadap politik pemerintahan negaranya. Selain itu, anggaran negara yang dikhususkan untuk masyarakat miskin tidak akan sampai karena uangnya sudah dikorupsi oleh para petinggi negara sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi masalah korupsi tersebut.

Solusi yang dapat dilakukan diantaranya yaitu adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, adsnya herregistrasi, pembuatan struktur baru dan pengaturan dalam administrasi negara. Hal-hal tersebut patut diupayakan agar korupsi tidak merajalela di negeri ini. Meskipun demikian adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak dirasa merupakan solusi yang tepat karena berkaitan dengan hukum atau Undang-Undang yang menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengenai amandemen UU dan pemberian sanksi dalam kasus korupsi.

 

BAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar, (2) langkah realisasi serta (3) kelebihan dan kekurangan amandemen UU dan pemberian sanksi dalam kasus korupsi.

 

Konsep Dasar Amandemen UU dan Pemberian Sanksi

Dalam kehidupan ini diperlukan adanya suatu aturan atau hukum untuk mengatur tata kehidupan yang ada. Selain itu dengan menerapkan sebuah aturan atau hukum maka akan menimbulkan sanksi sebagai konsekunsi dari adanya hokum itu. Menurut Meyers (dalam Lusiaminati, 2014) “Hukum ialah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-Penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Jadi dapat dikatakan bahwa hokum adalah suatu aturan atau pedoman tingkah laku manusia agar semua sikap dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma kehidupan yang ada serta tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Mengenai sanksi ada berbagai macam jenis sanksi yang ditimbulkan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “sanksi adalah tanggungan (tindakan hokum dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Ada dua bentuk sanksi yaitu berupa reward (hadiah) dan punishment (hukuman). Sanksi memang diperlukan untuk memberi imbalan atas perbuatan seseorang. Jika berbuat baik maka akan menimbulkan reward (hadia) begitupun sebaliknya.

Suatu aturan memiliki ciri-ciri tersendiri diantaranya yaitu adanya perintah atau larangan dan perintah atau larangan itu harus ditaati setiap orang. Jika suatu aturan mengandung perintah atau larangan maka akan membuat orang berusaha untuk mematuhinya karena sifatnya yang mengikat bagi setiap orang. Selain itu, aturan yang di dalamnya mengandung suatu perintah atau larangan maka orang akan menjadi jelas mengenai fungsi dari aturan-aturan yang ada seperti aturan mengenai korupsi yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sederet peraturan perundang-undangan lain mengenai tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebut sangatlah penting dijadikan pedoman dalam menangani kasus korupsi dan memiliki kekuatan hukum yang sah serta jelas bentuknya karena berupa hukum tertulis.

Langkah-Langkah Amandemen dan Pemberian Sanksi

Telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi namun para koruptor masih bisa bebas dari jeratan hukum. Maka diperlukan adanya UU serta sanksi yang lebih tegas dengan melakukan amandemen UU yang sudah ada. Langkah-langkah dari solusi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

 

Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan solusi tersebut dapat dirinci sebagai berikut

(1) menentukan poin-poin dari UU yang akan direvisi dan

(2) meneliti ulang sanksi-sanksi yang diberikan kepada terpidana korupsi.

Langkah dari menentukan poin-poin dari UU yang akan direvisi atau bisa disebut dengan RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, fraksi, komisi, maupun masyarakat. Selanjutnya RUU tersebut disusun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya. Jadi, RUU yang diajukan akan dibahas sesuai dengan urutan prioritasnya (UU Nomor 12 Tahun 2011).

Langkah selanjutnya, yaitu meneliti ulang sanksi-sanksi yang diberikan kepada terpidana korupsi. Sanksi-sanksi yang terdapat di UU sebelumnya yang dirasa kurang tegas atau kurang tepat dapat diajukan pula rumusan sanksi yang baru. Prosedurnya sama dengan langkah yang sebelumnya atau sanksi dan RUU yang baru diajukan secara bersamaan.

 

Tahap Pelaksanaan

Setelah proses pengajuan RUU ke Prolegnas, maka langkah selanjutnya, yaitu

(1) merevisi UU yang sudah ada serta

(2) pembaruan sanksi yang kurang tegas. Pada tahap merevisi UU yang sudah ada, akan dilakukan siding paripurna yang akan membahas RUU yang sudah diajukan. Siding paripurna akan dilakukan setelah pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR dalam siding tersebut. Begitu juga pembaruan dalam sanksi yang kurang tegas. Kemudian, dalam rapat paripurna tersebut DPR memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan dengan perubahan. Selanjutnya dilakukan musyawarah membahas RUU dan apabila tidak terjadi kesepakatan keputusan diambil dengan suara terbanyak (UU Nomor 12 Tahun 2011).

Begitu juga dengan langkah pembaruan sanksi yang kurang tegas. Pengajuan sanksi yang baru ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan RUU sehingga hal tersebut dapat dibahas secara bersamaan.

 

Tahap Evaluasi

Setelah dicapai kata mufakat dalam siding paripurna maka dilakukan langkah

(1) pengesahan UU serta

(2) pengaplikasian UU dan sanksi yang telah direvisi.

RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan sanksi yang baru dituangkan dalam UU yang baru yang sudah disahkan oleh Presiden (UU Nomor 12 Tahun 2011).

Langkah selanjutnya yaitu pengaplikasian UU dan sanksi yang baru. Setelah UU yang baru selesai, maka disebarluaskna kepada seluruh masyarakat agar mengetahuinya. Selain itu, UU dan sanksi yang baru akan digunakan oleh pengadilan ketika menghadapi suatu kasus tertentu, seperti penggunaan UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk menyempurnakan UU Nomor 31 Tahun 1999.

 

Kelebihan dan Kelemahan

Solusi amandemen UU dan pembaruan sanksi ini bisa diterapkan di Indonesia guna menangani kasus yang ada seperti korupsi. Solusi ini memiliki 2 kelebihan yaitu

(1) dapat menjadi patokan bagi penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada terpidana kasus korupsi dan

(2) adanya perintah dalam hukum tersebut dapat memaksa orang untuk mematuhinya. Selain itu adanya sanksi yang tegas yang tercantum dalam UU dapat membuat orang yang ingin melakukan kejahatan seperti korupsi akan berpikir dua kali lipat.

Meskipun begitu, solusi ini memiliki kelemahan yaitu hukum lebih berpihak kepada penguasa dibandingkan kepentingan rakyat. Hukum di Indonesia bisa dibeli oleh orang yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, kejujuran dari para penegak hukum sangat diperlukan dalam proses pengadilan. Selain itu, bisa juga dengan mendirikan sebuah lembaga khusus yang mengawasi jalannya persidangan sehingga apabila hakim melanggar UU maka bisa langsung ditegur.

 

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut.

Simpulan

Keberadaan hukum di suatu negara seperti Indonesia sangatlah penting. Dengan adanya hukum maka tata kehidupan yang ada diatur dalam hukum tersebut agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada. Selain itu, dalam suatu hukum terdapat aturan dan sanksi yang akan memberikan hukuman atau penghargaan kepada seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Meskipun telah ada hukum atau aturan, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum tersebut masih saja terjadi seperti kasus korupsi. Di Indonesia, para koruptor masih saja bisa mangkir dari jeratan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya hukum yang lebih tegas dengan pembaruan sanksi dan amandemen UU. Langkah yang dapat diambil yaitu pengajuan RUU kepada DPR dan yang akan dibahas dalam sidang paripurna. Setelah mendapat persetujuan dalam siding tersebut, maka akan disahkan oleh Presiden menjadi UU baru yang akan menggantikan UU yang lama.

Dengan adanya UU baru yang lebih tegas maka akan dapat digunakan sebagai patokan dalam menghadapi kasus korupsi. Selain itu, adanya perintah dan sanksi yang tegas dapat memaksa orang untuk mematuhinya. Akan tetapi, kenyataan yang ada di Indonesia hukum lebih berpihak kepada penguasa. Sehingga diperlukan kejujuran dari para penegak hukum dalam melakukan persidangan. Selain itu, dapat juga didirikan sebuah lembaga khusus pengawas jalan persidangan.

 

Saran

Para penegak hukum disarankan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, para penegak hukum harus adil dalam menjalankan proses persidangan. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan itu.

Bagi masyarakat juga harus lebih kritis terhadap keputusa-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila pemerintah mulai melanggar peraturan yang ada masyarakat harus meluruskan hal tersebut dengan melakukan demonstrasi atau petisi.

 

DAFTAR RUJUKAN

Alatas, Sayed Hussein. 1983. Sosiologi Korupsi. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), (kbbi.web.id), diakses 8 April 2016.

Kartono, Kartini. 2001. Patologi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, (Online), (www.kpu.go.id), diakses 8 April 2016.