SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2018

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Advokasi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan Oleh Malang Corruption Watch di Kota Malang

Vuni Anggraini

Abstrak


RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui masalah pelayanan publik sektor pendidikan yang menyangkut pelayanan berdasarkan pengaduan publik dan kebijakan pendidikan yang ditangani oleh Malang Corruption Watch (2) mengetahui strategi  advokasi pelayanan publik sektor pendidikan yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (3) kendala dan solusi yang dihadapi oleh Malang Corruption Watch. Sumber data yang diperoleh berasal dari wawancara, dokumentasi,dan observasi, dari 4 informan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian: Pertama, masalah sektor pendidikan yang diadvokasi MCW terdiri dari bidang pelayanan berbasis pengaduan publik dan bidang kebijakan. Pada bidang pelayanan berbasis pengaduan publik terdapat aduan mengenai pungutan liar disekolah dan pemberhentian komite sekolah di SDN 3 Mojolangu Kota Malang. Sementara pada bidang kebijakan MCW membuat Rancangan Perda Pendidikan versi masyarakat, kebijakan zonasi, pemantauan PPDB, dan revitalisasi peran komite sekolah. Kedua. Strategi advokasi yang digunakan MCW terkait dengan kasus pungli dan pemberhentian komite sekolah secara sepihak di SDN 03 Mojolangu 3 antara lain mengumpulkan isu, mengumpulkan data dan analisis data, melapor ke FMPP, menyusun strategi, aksi, serta evaluasi dan monitoring. Sementara pada masalah kebijakan pendidikan adalah MCW membuat Rancangan Perda Pendidikan tandingan versi masyarakat, ikut meriview Rancangan Perwali PPDB, melakukan pemantauan PPDB, dan melakukan FGD terkait revitalisasi peran komite sekolah dengan para stakeholder terkait.