SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM RUMAH KEADILAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

JIHATUL AKBAR

Abstrak


ABSTRAK

Akbar Jihatul. 2017. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam Memberikan Bantuan Hukum. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. A. Rosyid Al Atok, M.Pd, M.H, (II) Rusdianto Umar, SH, M.Hum. 

         

Kata Kunci : Lembaga bantuan hukum, bantuan hukum

 

Bantuan hukum sebenarnya merupakan sarana untuk melindungi dan mejamin terlaksananya hak-hak masyarakat sebagai pencari keadilan. Untuk itu pemenuhan ha katas bantuan hukum diharapkan dapat membuka jalan menuju akses keadilan yang terbuka luas bagimasyarakat pencari keadilan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum

         Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) program Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam memberikan bantuan hukum, (2) pelaksanaan program Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam memberikan bantuan hukum, (3) hambatan yang di hadapi Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam memberikan bantuan hukum, (4) solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam memberikan bantuan hukum. Ada tiga langkah analisis data dalam penelitian ini adalah (1) reduksi data (data reduction) (2) penyajian data (data display) (3) penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification).

         Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kehadiran dan keterlibatan peneliti dilapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subyek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat nonhuman (seperti instrument angket). Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian adalah di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan yang terletak di Jalan Kembang Kertas Gg IV Kav.09 Kota Malang, Jawa Timur. Jadi, sumber data ialah segala sesuatu yang dapat memberikan data dan informasi. Ada 3 (tiga) jenis sumber data yaitu; (1) orang; (2) peristiwa; (3) dokumen berupa teks, gambar, dan film. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara dan studi dokumen

        Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Program Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam memberikan bantuan hukum: (1) advokasi permasalahan hukum; (2) pendidikan dan pembangunan dan pemberdayaan sember daya hukum masyarakat; (3) riset/study kebijakan hukum (legal reform) (4) pengembangan jaringan kerja kemitraan antar stakeholder terkait (lokal-regional-nasional-internasional); (5) kampanye dan publikasi penunjang kegiatan penegakan hukum masyarakat. Pelaksanaan program Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam memberikan bantuan hukum: (1) advokasi permasalahan hukum: berupa konsultasi dan pendampingan-pendampingan hukum dan dilakukan dengan cuma-cuma atau pro bono dalam bentuk non litigasi maupun litigasi; (2) pendidikan dan pembangunan dan pemberdayaan sember daya hukum masyarakat: sekolah keadilan, pendidikan legal opinion dan legal drafing; (3) riset/study kebijakan hukum (legal reform): penelitian ilmiah yang hasil risetnya dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah; (4) pengembangan jaringan kerja kemitraan antar stakeholder terkait (lokal-regional-nasional-internasional): membangun hubungan jaringan advokat untuk memperluas akses dalam menunjang kegiatan bantuan hukum; (5) kampanye dan publikasi penunjang Kegiatan Hukum Masyarakat: pemanfaat media online yang dimiliki Rumah Keadilan yaitu Rumah Keadilan.co.id. Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam memberikan bantuan hukum: (1) di Bidang advokasi permasalahan hukum: kekurangan tenaga pengurus, klien tidak kooperatif, dana penunjang kegiatan; (2) di bidang pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya hukum masyarakat: kurangnya minat dan antusiasme dari praktisi mahasiswa hukum maupun masyarakan; (3) riset/study kebijakan hukum (legal reform): sulit mengumpulkan data; (4) pengembangan jaringan kerja kemitraan antar stakeholder terkait (lokal-regional-nasional-internasional): kurang maksimal dalam membangun jaringan dengan advokat. Solusi dalam menghadapi kendala Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam memberikan bantuan hukum: (1) di bidang advokasi permasalahan hukum: membuka pendaftaran pengurus atau open recruitmen volunteer, kemudian kendala kekurangan data dari klien mengatasinya dengan menselektif benar-benar data yang nyata atau tidak. dan dalam mengatasi kendala anggaran yaitu dengan iuran anggota pengrurus dan pada tahun akan melakukan akreditasi ke kementrian hukum dan hak-hak asasi manusia dan memberikan pelatihan; (2) di bidang pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya hukum masyarakat: yaitu memberikan pemahaman pentingnya pendidikan bantuan hukum dengan cara mensosialisasikan lewat website; (3) riset/study kebijakan hukum (legal reform): terus mencari data-data; (4) pengembangan jaringan kerja kemitraan antar stakeholder terkait (lokal-regional-nasional-internasional): memaksimalkan dan mengembangkan kembali pengembangan jaringan kemitraan dan upaya beberapa anggota proses pengajuan menjadi advokat

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah bagi pihak Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan, dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan advokasi permasalahan hukum, pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya hukum masyarakat, riset/study kebijakan hukum (legal reform), pengembangan jaringan kerja kemitraan antar stakcholder terkait (lokal regional-nasional-internasional) dan kegiatan kampanye dan publikasi penunjang kegiatan hukum masyarakat. Kegiatan bantuan hukum ini terus dilakukan dan dikembangkan lagi sebagai sarana untuk melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak masyarakat pencari keadilan.

Bagi Pemerintah, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara meruapakan upaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negaranya akan akses terhadap keadilan dan kesamaan terhadap hukum. Sesuai dengan UU Bantuan Hukum yang ada dapat benar-benar diimplementasikan dengan baik, sehingga para pejuang keadilan seperti LBH-LBH yang ada diseluruh tanah air dapat terbantu dengan adanya peran Pemerintah. Teruntuk masyarakat, hak atas keadilan adalah hak semua masyarakat tidak ada masyarakat yang miskin maupun kaya semua sama dihadapan hukum. Banyak lembaga-lembaga bantuan hukum yang  memberikan bantun hukum secara cuma-cuma salah satunya Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan, yang penting adak kemauan untuk benar-benar ingin menyelesaikan permasalah hukum. Peran serta masyarakat juga sangatlah penting dalam penegakan hukum.