SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Muhammad Shofi Setyawan

Abstrak


ABSTRAK

 

Setyawan, Muhammad Shofi. 2017. Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Pembimbing: (I) Dr. Nuruddin Hady, S.H, M.H.(II) Drs. H. Petir Pudjantoro, M.Si.

 

Kata Kunci: Pengelolaan, Tanah Bengkok

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan dikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hasil pengelolahan tanah bengkok ini menjadi salah satu pendapatan asli desa. Namun terdapat perubahan yang teruang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Dalam Peraturan Bupati Mojokerto  Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan desa, dijelaskan juga bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, dengan ketentuan paling banyak 70% dari hasil pengelolaan tanah bengkok, digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat dan paling sedikit 30% dari hasil pengelolaan tanah bengkok, digunakan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah bengkok, dan tambahan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Aturan tersebut harus diterapkan oleh setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, termasuk juga di Desa Jambuwok, karena Desa Jambuwok merupakan termasuk dalam salah satu wilayah dari Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) pola pengelolaan tanah bengkok di Desa Jambuwok berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangandesa, (2) perubahan penting yang terjadi pada pengelolaan tanah bengkok di Desa Jambuwok dibandingkan dengan pola pengelolaan tanah bengkok berdasarkan regulasi sebelumnya, (3) kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Jambuwok, dan (4) solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Jambuwok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mencoba mengungkapkan kebenaran yang terjadi di lapangan terhadap diterapkannya suatu kebijakan publik berupa Peraturan Bupati melalui pengumpulan data dan latar alamiah. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam langsung ke lapangan dan studi dokumentasi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan data dengan cara uji Kredibilitas, uji Transferability, uji Depandability, dan uji Confirmability.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Jambuwok dilaksanakan dengan berdasarkan asas berdayaguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan sistem sewa, dari hasil sewa tanah kas desa kemakmuran dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan sewa tanah kas desa kemakmuran disewakan kepada masyarakat dengan mengutamakan warga desa jambuwok,dan khusus untuk hasil sewa tanah kas desa ex bengkok dipergunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 70% diperuntukan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan 30% digunakan untuk pembayaran PBB tanah ex bengkok serta sebagai tambahan insentif RT/RW. (2) Perubahan yang terjadi pada pengelolaan tanah bengkok di Desa Jambuwok dibandingkan dengan regulasi sebelumnya adalah terletak pada hak pengelolaan tanah bengkok yang dulu dikelola Kepala Desa dan Perangkat Desa sekarang dikelola oleh desa, posisi tanah bengkok sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bukan lagi sebagai gaji, dan pada jumlah yang didapat Kepala Desa dan Perangkat Desa dari tanah bengkok. (3) Kendala yang dihadapi Desa Jambuwok dalampenerapan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tersebut adalah seluruh tanah bengkok yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, sudah disewakan kepada pihak lain oleh pejabat Pemerintah Desa yang bersangkutan. (4) Alternatif solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan membuat kesepakatan antara Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Jambuwok, bahwa pemanfaatan dengan system sewa tanah kas desa yang dilakukan oleh Desa Jambuwok, berdasarkan hak asal usul khusus untuk tanah bengkok hanya disewakan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan, dengan jumlah sesuai dengan yang diperuntukan pada pejabat Pemerintah Desa yang bersangkutan.

 

Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain (1) Kepada Pemerintah Desa Jambuwok hendaknya lebih banyak koordinasi dengan BPD maupun pihak-pihak terkait disetiap penerapakan atau pun membuat kebijakan agar kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik