SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Jawa Timur (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Irfan Arga Mahadhiyata

Abstrak


ABSTRAK

 

Mahadhiyata, Irfan Arga. 2016. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Jawa Timur (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara). Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sutoyo, SH., M.Hum, (II) Drs. Ketut Diara Astawa, SH., M.Si

 

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Perdagangan Satwa Dilindungi

 

Indonesia memiliki anugrah dari Tuhan berupa kekayaan sumber daya alam di air, udara dan darat termasuk satwa dilindungi. Tetapi dibalik kekayaan yang dimiliki banyak satwa terancam punah dikarenakan perdagangan dan perburuan secara liar. Permasalahan dalam penelitian ini pertama dasar kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Jawa Timur; kedua pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Jawa Timur; ketiga kendala yang dialami Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Jawa Timur, dan; keempat upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menangani kendala tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Jawa Timur.

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Adapun sumber dan jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan, data sekunder berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan dan data tersier berupa kamus dan juga katalog perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan kewenangan dasar Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada dalam KUHAP yang menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdapat didalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajement Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kendala yang didapati terdapat didalam faktor substansi (hukum), struktur (penegak hukum), fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Dalam faktor tersebut juga dilakukan upaya berupa selalu berpedoman pada peraturan dalam bertugas, penambahan personel, permohonan anggaran, sosialisasi dan juga peningkatan kualitas melalui bimtek untuk mengurangi kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.