SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2016

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KARANG PUCUNG KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

MOCHAMAD SYAMSUL ALAM

Abstrak


ABSTRAK

Alam, Mochamad Syamsul. 2016. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M.Si (II) Rusdianto Umar, S.H, M.Hum

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting untuk menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Pelayanan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem peyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Penduduk desa Karang Pucung beragam dari mayoritas petani, pedagang, pegawai negeri hingga pensiunan. Namun denyut perekonomiannya tidak begitu terasa, dimana pasarnya yang hanya beroperasi 3 kali seminggu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) peranan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, (2) faktor- faktor pendukung BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, (3) kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data naturalistik, asli yang dikumpulkan dari partisipan tanpa mengalami perubahan. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian didapatkan (1) peran BPD dalam pembangunan yaitu bersama – sama dengan kepala desa membahas rancangan peraturan desa, mengevaluasi kinerja kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi dan memonitoring proses kerja baik yang dilakukan pemerintah desa maupun pihak ketiga, serta melakukan pengawasan terhadap peraturan desa. (2) Faktor pendukungnya yaitu memiliki kantor secretariat, tersedianya dana operasional, memiliki inventaris tetap serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. (3) Kendala dan solusinya adalah terbatasnya alokasi dana solusinya dengan mencari dana tambahan ke pihak lain, minimnya peralatan solusinya BPD berusaha mengajukan proposal sedetail mungkin agar waktu pembangunan tidak kekurangan peralatan, tidak tersedianya dana talangan solusinya melakukan kerjasama dengan pihak terkait, perbedaan antara tokoh masyarakat, BPD dan pemerintah desa solusinya BPD menjelaskan fungsi dan manfaat proyek pembangunan tersebut kepada tokoh masyarakat serta menjelaskan pentingnya pembangunan ini kepada pemerintah desa.

Sarannya yaitu bagi pemerintah desa Karang Pucung diharapkan memberikan perhatian dan membantu warganya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi agar menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan nantinya dapat memberikan manfaat dalam pembangunan desa. Kemudian bagi BPD dan aparatur desa lainnya agar lebih merencanakan anggaran dengan cermat dan menentukan skala prioritas supaya proses pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan warga yang paling mendesak.