SKRIPSI Jurusan Geografi - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

analisis tingkat kerusakan tambang ilegal tumpang pitu desa sumberagung kecamatan pesanggaran kabupaten banyuwangi

ryan darmawan

Abstrak


ABSTRAK

 

Kerusakan lahan akibat pertambangan merupakan suatu permasalahan yang selalu akan muncul dalam suatu proses pertambangan. Pertambangan illegal maupun pertambangan legal selalu mempunyai masalah meskipun permasalahannya sedikit berbeda. Seperti halnya pertambangan illegal Tumpang Pitu ini, pertambangan yang berada di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani KPH Banyuwangi Selatan telah memunculkan suatu permasalahan bagi lingkungan maupun bagi masyarakat setempat karena rawan terjadi konflik-konflik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan tujuan untuk melihat tingkat kerusakan lahan pertambangan pada pertambangan illegal Tumpang Pitu. Metode yang digunakan adalah dengan pengaharkatan dari 5 variabel yang telah yang mengacu dari Indeks Kriteria Kerusakan Lahan Akses Terbuka Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat tahun 2015. Variabel-variabel tersebut adalah: (1) Perundang-Undangan, (2) Lingkungan Fisik, (3) Lingkungan Hayati, (4) Sosial, Ekonomi, Budaya, (5) Kesehatan Masayarakat. Variabel-variabel tersebut

Hasil dari analisis pengaharkatan menunjukkan bahwa pertambangan illegal Tumpang Pitu tersebut mengalami kerusakan sedang dengan nilai Tingkatan Kerusakan Lahan Terbukanya adalah 28.94, dan rekomendasi operasi lanjut dengan perbaikan pada kriteria lemah. Dari kelima variabel yang diteliti menunjukkan bahwa variable Perundang-Undangan merupakan variable yang paling lemah, dan perlu adanya perbaikan tersendiri.

Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya sinergi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) antara pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Perhutani, hal ini dikarenakan pertambangan illegal ini berada dikawasan hutan yang dikelola oleh perhutani sedangkan pihak yang mempunyai hak untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat adalah Pemerintah Provinsi. Selain itu perlu adanya ketegasan pihak-pihak terkait karena jika pertambangan illegal ini dilanjutkan akan memberikan dampak yang lebih buruk terhadap kondisi lingkungan.