SKRIPSI Jurusan Geografi - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2009

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

EVALUASI PELAKSANAAN RDTRK (1995-2009) DI KOTA TULUNGAGUNG

neni wahyuningtyas

Abstrak


ABSTRAK
Wahyuningtyas, Neni. 2009. Evaluasi Pelaksanaan RDTRK (1995-2009) di Kota
Tulungagung. Skripsi, Jurusan Pendidikan Geografi FMIPA UM.
Pembimbing (1) Drs. Didik Taryana, M. Si, (II) Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd.
Kata Kunci: RDTRK, kota Tulungagung, evaluasi.
Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang semakin penting dalam
kegiatan pembangunan daerah sebagai alat pengendali pembangunan fisik kota
(lewat perijinan lokasi dan ijin mendirikan bangunan). Hal ini terjadi karena
berbagai permasalahan yang timbul di daerah dan menuntut penyelesaian dari segi
penataan ruang. Selain itu, semakin disadari bahwa pembangunan yang terarah
lokasinya akan memberikan hasil yang lebih besar secara keseluruhan. Untuk itu
berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata ruang
secara lebih intensif. Wilayah kota termasuk wilayah yang mempunyai
perkembangan yang relatif pesat. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap perkembangan kota, agar perkembangan yang terjadi dapat
lebih terarah.
Penelitian ini bertujuan (1) mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan
pembangunan fisik kota dan fungsinya di Kota Tulungagung berdasarkan RDTRK
1995-2009, (2) mengetahui faktor-faktor penyebab penyimpangan pelaksanaan
pembangunan fisik kota dan fungsinya di Kota Tulungagung sekarang dengan
RDTRK 1995-2009.
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif.
Adapun prosesnya dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa peta
RDTRK Tulungagung tahun 1995-2009 skala 1:5000 dan data primer berupa peta
penggunaan lahan dengan skala 1:5000. Hasil penyimpangan diperoleh dengan
overlay antara peta RDTRK dengan peta eksisting dibuat bedasarkan hasil
observasi dan pengukuran di lapangan, sedangkan alasan penyimpangan diperoleh
dari hasil wawancara dengan pemilik lahan maupun pihak yang terkait seperti
BAPPEDA, Dinas Tata Kota, BPN.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembangunan fisik dan fungsi
di kota Tulungagung mengalami penyimpangan seluas 353 Ha atau 19,13% dari
luas keseluruhan 1.845,5 Ha dengan penyimpangan terbesar yaitu kawasan
perdagangan dan jasa menjadi pemukiman (141 Ha). Dengan kata lain
pelaksanaan pembangunan fisik dan fungsi di kota Tulungagung belum sesuai
dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dan tidak harus merevisi sebagian dari
rencana tata ruang yang ada. Adapun penyebab penyimpangan penggunaan lahan
adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap rencana penggunaan lahan
sebagai akibat kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, perilaku masyarakat
yang membangun tanpa melalui proses permohonan IMB yang sesuai
prosedurnya.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan perlu adanya penertiban
lewat jalur IMB yang sesuai prosedur terhadap pelaksanaan pembangunan,
penyusunan RDTRK harus melibatkan masyarakat melalui aspirasi mereka yang
diwakilkan DPRD dan perlu dukungan dari perangkat hukum yang tegas guna
menindak pelanggaran yang terjadi.