SKRIPSI Jurusan Administrasi Pendidikan - Fakultas Ilmu Pendidikan UM, 2010

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Kajian Substansi Isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Dan Pelaksanaannya Pada Pendidikan Dasar Di Kota Malang

Merynda Deny Permata Delly

Abstrak


 

ABSTRAK

 

Delly, Merynda Deny Permata. 2010. Kajian Substansi Isi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Dan Pelaksanaannya Pada Pendidikan Dasar Di Kota Malang. Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Nurul Ulfatin, M. Pd, (II) Drs. Agus Timan, M. Pd.

 

Kata Kunci: peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008, substansi isi, persepsi, wajib belajar, pelaksanaan wajib belajar

 

Pendidikan dasar untuk semua pada hakikatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Dalam hal ini pemerintah telah mencanangkan pendidikan nasional sebagai prioritas pembangunan pendidikan nasional. Salah satu prioritas pembangunan pendidikan nasional adalah Penuntasan Wajib Belajar (WAJAR) Pendidikan Dasar 9 Tahun. Setidak-tidaknya ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program WAJAR 9 tahun: 1) Lebih dari 80 persen angkatan kerja hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau kurang, atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak tamat; 2) Program WAJAR 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai-tambah pada pertumbuhan ekonomi; 3) Semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; 4) Dengan peningkatan program WAJAR dari 6 tahun ke 9 tahun, akan meningkatkan kematangan dan ketrampilan siswa; 5) Peningkatan WAJAR menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun (Depdiknas, 2002). Program WAJAR direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji substansi isi PP No 47 Tahun 2008 Tentang WAJAR dan pelaksanaannya pada pendidikan dasar di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui apa isi dari PP No 47 Tahun 2007 tentang wajib belajar (secara tekstual dan kontekstual), (2) mengetahui persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap isi PP No 47 tahun 2008 tentang WAJAR, (2) Mengetahui bagaimana pelaksanaan PP No 47 tahun 2008 tentang WAJAR, (3) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan PP No 47 tahun 2008 tentang WAJAR. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif analisis isi.

Subjek penelitian yang utama adalah PP No 47 tahun 2008 yang dilengkapi oleh persepsi kepala sekolah, guru, orangtua, dan kepala bagian perencanaan program. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) PP No 47 Tahun 2008 Tentang WAJAR terdiri atas IX Bab, 16 Pasal yang mencakup kajian tentang: Bab I ketentuan umum, menjelaskan bahwa program WAJAR dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar minimal (usia 7-15 tahun) atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang diselenggarakan selama 6 tahun di SD baik SD reguler, SD kecil, SD pamong, SD terpadu, MI, Ponpes, SDLB, dan paket A, dan 3 tahun di SMP baik itu SMP Reguler, SMP kecil, SMP terbuka, SMP terpadu, MTs, MTs terbuka, ponpes, paket B. Bab II fungsi dan tujuan WAJAR adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan, dan memberikan pendidikan minimal. Bab III penyelenggaraan WAJAR, menjelaskan bahwa penyelenggaraan WAJAR tidak hanya pada SD SMP saja tetapi juga mencakup SDLB, SMPLB, Paket A dan B, atau yang sederajat. Bab IV pengelolaan WAJAR, menjelaskan bahwa pengelolaan WAJAR di Kota Malang dilaksanakan berdasarkan renstra yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang. Bab V evaluasi WAJAR dapat dilihat APK, APM, tingkat lulusan, hasil belajar siswa, siswa tinggal kelas dan DO. Bab VI Penjaminan WAJAR dilaksanakan melalui BOS, tanpa memungut biaya. Bab VII hak dan kewajiban masyarakat adalah dalam hal memberi masukan, memantau, mengawasi, dan memberikan penilaian. Bab VIII pengawasan yang dilakukan meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi. (2) persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap isi PP No 47 Tahun 2008 WAJAR adalah program WAJAR wajib diikuti semua WNI atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat melalui proses penyelenggaraan, pengelolaan, evaluasi, penjaminan WAJAR, dan pengawasan, (3) pelaksanaan wajar dilakukan dengan memberikan bantuan biaya berupa BOS dan biaya gratis bagi yang tidak mampu, pemerataan sarana dan prasarana, SDM, dan pembangunan pengembangan lembaga pendidikan baik formal, nonformal dan informal, (4) kendala yang dihadapi dalam penerapan PP No 47 Tahun 2008 Tentang WAJAR adalah kurang meratanya Sarpras, SDM, kendala pada usia, kurikulum untuk siswa ABK, kompetensi guru dalam memahami kurikulum, pembuatan soal-soal ujian, kendala dalam pembiayaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat (orang tua) terhadap pentingnya pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang diajukan adalah (1) Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, diharapkan lebih memperhatikan siswa yang berkebutuhan khusus, khususnya dari segi kurikulum, dan dapat melihat kemampuan lembaga pendidikan yang ada, (2) Kepala Bagian Perencanaan Program diharapkan lebih menjaring anak-anak usia WAJAR dan melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap anak-anak yang ABK, (3) Kepala Sekolah, guru, dan orangtua, diharapkan kepala sekolah dapat memberikan solusi terkait dengan pengembangan kompetensi guru dalam mengajar khususnya masalah dalam menetapkan KKM, guru lebih meningkatkan kompetensinya dalam mengajar, orangtua diharapkan lebih memberikan kontribusinya dalam peningkatan kualitas pendidikan, (4) Jurusan Administrasi Pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi, (5) peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini dengan berbagai kajian yang ada.