SKRIPSI Jurusan Administrasi Pendidikan - Fakultas Ilmu Pendidikan UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Qurnia, Lestari Lisa. 2017. Analisis Perbedaan Biaya Overhead Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Ngawi

Lestari Lisa Qurnia

Abstrak


ABSTRAK

 

Anggraini, Rima Cahya. 2017. Analisis Realisasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015. Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. H. Achmad Supriyanto, M.Pd, M.Si, (II) Dr. Mustiningsih, M.Pd.

 

Kata kunci: realisasi dana, APBD, dana pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam pembentukan pribadi manusia. Pelaksanaan pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia menjadi lebih baik. Melalui pendidikan diharapkan akan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah harus melakukan pemerataan pendidikan agar semua warga negara dapat mengenyam pendidikan. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar pendidikan dapat merata, yaitu pemerintah menganggarkan dana pendidikan melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan kepada tiap kabupaten/kota. Besaran dana yang dialokasikan minimal sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bidang pendidikan dan minimal 20% dari APBD dan pendistribusiannya telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1, 2, dan 3.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan realisasi dana APBD bidang pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 yang mencakup persentase realisasi dana APBD Pendidikan, rincian realisasi dana APBD Pendidikan, dan tingkat realisasi dana APBD Pendidikan.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif deskriptif. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi. Selain mengumpulkan data APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015, dalam pengumpulan data ini peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran daerah khususnya anggaran dibidang pendidikan untuk menggali informasi dan memperoleh penjelasan mengenai data APBD Pendidikan Kota Kediri. Analisis data dilakukan dengan cara menghitung persentase realisasi APBD pada bidang pendidikan di Kota Kediri. Hasil perhitungan digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik realisasi dana APBD bidang pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015, kemudian dideskripsikan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Persentase realisasi APBD di bidang pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 sebagai berikut: tahun 2011 sebesar 33%, tahun 2012 sebesar 31%, tahun 2013 sebesar 31%, tahun 2014 sebesar 28%, tahun 2015 sebesar 29%; (2) Selama lima tahun terakhir, program pendidikan di Kota Kediri yang paling banyak jumlah anggarannya, yaitu program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan jumlah keseluruhan

Rp 87.882.924.131,00; (3) Jumlah belanja tidak langsung dalam APBD Pendidikan Kota Kediri selalu lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah belanja langsung; (4) Pada kurun waktu lima tahun terakhir, belanja barang dan jasa memperoleh anggaran yang paling besar dalam rincian belanja langsung, yaitu dengan jumlah anggaran sebesar Rp 113.914.948.341,00; (5) Realisasi dana APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, ditinjau dari persentase cenderung mengalami penurunan tetapi ada kalanya juga mengalami kenaikan, sedangkan jika ditinjau dari jumlah nominal realisasi dana APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan.

 

Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintahan Kota Kediri, sebagai berikut: (1) Walikota Kediri, hendaknya dalam menganggarkan dana menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama; (2) Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, hendaknya terus mengawasi dan dapat mengontrol penerimaan serta pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri; (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Kediri, diharapkan dapat mengelola serta terus mengawasi keuangan dan aset yang dimiliki Kota Kediri terutama yang dianggarkan pada bidang pendidikan sehingga dapat menunjang kemajuan pendidikan di Kota Kediri; (4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, hendaknya mempertahankan dan menambah program-program pendidikan agar dapat mencetak pelajar yang berprestasi dan berbudi pekerti serta diharapkan selalu dapat tepat sasaran dalam pengalokasian dan pendistribusian anggaran pendidikan; (5) Kepala Sekolah di Kota Kediri, diharapkan agar lebih terbuka dalam pelaporan penggunaan dana sekolah kepada masyarakat dan tertib pelaporan penggunaan anggaran kepada pemerintah agar dapat tercipta hubungan yang harmonis antara berbagai pihak; dan (6) Peneliti Selanjutnya, hendaknya bisa menindaklanjuti penelitian ini tidak hanya sebatas pada analisis realisasi dana APBD bidang pendidikan Kota Kediri tetapi juga dikaitkan dengan tindaklanjut program dan tingkat kepuasan satuan kerja dan masyarakat terhadap pendidikan di Kota Kediri.