SKRIPSI Jurusan Administrasi Pendidikan - Fakultas Ilmu Pendidikan UM, 2011

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER GURU MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA KEDIRI (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Kediri)

Devi Febrina

Abstrak


ABSTRAK

 

Febrina, Devi. 2011. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Guru Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Kediri (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Kediri). Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Bambang Budi Wiyono, (II) Dr. H. A. Yusuf Sobri, M. Pd

 

Kata kunci: tenaga honorer guru, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007

 

Berubahnya sistem pendidikan di negara ini telah melahirkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang diharapkan dapat memberikan harapan bagi guru honorer, akan tetapi pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut belum mampu menyentuh dan memperbaiki nasib guru honorer, agar dapat hidup lebih baik, layak dan sejahtera, seiring dengan perkembangan jaman yang mengharuskan guru honorer untuk bekerja secara profesional, dengan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang berat yang harus dilaksanakan ditengah merosotnya moral dan rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini khususnya di Kota Kediri. Hal-hal tersebut masih menjadi pertanyaan dan perlu ditinjau kembali. Fokus dari penelitian ini yaitu (1) Pengaturan tenaga honorer guru Kota Kediri menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). (2) Kendala  yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). (3) Solusi dari kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rancangan studi kasus. Metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang dilakukan antara lain mencari data dengan cara mencatat data-data yang berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penetapan, kendala dan solusi, mereduksi data dengan cara membuat catatan lapangan dan membuat kategori koding, penyajian data dengan cara memilah atau klasifikasi data serta memilih data sesuai dengan data yang diperoleh, menarik kesimpulan dari data yang diperoleh menjadi suatu informasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan tenaga honorer pemerintah Kota Kediri menurut peraturan pemerintah no. 43 tahun 2007 dibagi melalui 5 tahap yaitu tahap perencanaan, persiapan, seleksi administrasi, penetapan dan pengadaan. Pada tahap perencanaan Dinas Pendidikan Kota Kediri bertugas untuk mendata semua tenaga honorer sesuai dengan persyaratan-persyaratan menurut PP no 43 tahun 2007. Tahap kedua yaitu persiapan, pada tahap ini Diknas memberikan sosialisasi tentang adanya pengangkatan tenaga honorer guru dan pegawai tidak tetap ke semua sekolah negeri. Tahap ketiga yaitu seleksi administrasi, pada tahap ini Diknas menampung berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan tersebut oleh tenaga honorer kemudian setelah berkas-berkas tersebut lengkap oleh Diknas dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Tahap keempat yaitu tahap penetapan pada tahap ini Tim Nasional secara lengkap terjun ke lapangan, yang layak/lolos sesuai dengan ketentuan diumumkan dan diusulkan untuk melakukan perbekasan selanjutnya sebagai tahap akhir apabila berkas sudah memenuhi syarat maka berhak untuk menjadi CPNS. Tahap kelima yaitu tahap pengadaan , pada tahap ini pengadaan tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Pusat Pengadaan PNS Tingkat Nasional. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan PP Nomor 43 Tahun 2007 yaitu tenaga honorer yang terbentur persyaratan permenpan R & B P 5 Tahun 2010, adanya penipuan dengan menyusupkan tenaga honorer dengan cara memalsukan keterangan gaji. Selain kendala yang dihadapi oleh Diknas, kendala juga dihadapi oleh salah satu tenaga honorer itu sendiri yaitu tenaga honorer masih belum paham tentang bagaimana proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dan tentang persyaratan bahwa tenaga honorer guru diharuskan untuk pendidikan paling rendah D4/S1. Solusi dari kendala yang dihadapi dalam Penerapan PP Nomor 43 Tahun 2007. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu apabila bila masih ada tenaga honorer yang terbentur persyaratan dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka instansi tersebut dinyatakan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali. Masalah selanjutnya yaitu adanya penipuan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS solusinya yaitu harus lebih diperjelas siapa Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang mengangkat tenaga honorer maupun PTT agar tidak terulang kembali kasus dimana banyak tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang. Kendala dari tenaga honorer yaitu kurangnya pemahaman oleh karna itu Diknas  mengadakan sosialisasi lebih intensif lagi. Selain itu persyaratan tenaga honorer guru dari tingkatan SLTA ke bawah yang memiliki kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat wajib melaksanakan penyetaraan kualifikasi pendidikan S1/D4 maksimal 1 tahun setelah dinyatakan lulus CPNS.

Saran yang dapat diberikan diantaranya: (1) Bagi Kepala Bagian Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Kediri diharapkan dapat melakukan tugas yang telah dipercaya oleh pemerintah dengan baik sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer guru menjadi cpns dapat diterapkan sepenuhnya dan berjalan dengan lancar. (2) Bagi Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang diharapkan supaya penelitian ini dapat menambah kajian ilmu manajemen pendidikan khususnya yang berkaitan dengan peraturan pemerintah untuk tenaga honorer di Indonesia. (3) Bagi tenaga honorer guru Diharapkan agar dapat mematuhi segala persyaratan yang ada pada peraturan pemerintah (4) Bagi Peneliti Lain diharapkan untuk dapat dijadikan salah satu acuan untuk mengembangkan penelitian sejenis.